JAKARTA, NP – Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi berharap semua Gubernur dan Bupati/ Walikota bertanggung jawab atas ketahanan pangan di daerahnya. Hal itu penting untuk membenahi Sistim Logistik Ketahanan Pangan Nasional.
“Oleh sebab itu kita akan mapping daerah yang kurang, dan kita akan supervisi wilayah yang rentan, dimana ada 88 kabupaten 946 kecamatan, maka kita akan intervensi mulai tahun 2020 ini, dan berdayakan masyarakat disana,”tambah Agung di sela-sela Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang mengusung thema Ketahanan Pangan Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Dinamika Ekonomi Global, di Hotel Bidakara Jakarta , Selasa (10/03/2020).
Sebagai informasi Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang berlangsung dengan musyawarah sepakat membentuk Sistim Logistik Ketahanan Pangan Nasional.
Agung mengungkapkan, bilamana tidak ada pengusaha yang mau berusaha disana, kita akan modali masyarakat dalam bentuk bantuan untuk pangan. Bukan tanaman keras seperti durian dan rambutan ataupun lainnya yang bukan dalam 11 kebutuhan pokok.
“Total bantuan yang akan kita kucurkan sekitar Rp.150 Milyar dan ini khusus untuk komoditas pangan,”imbuhnya.
Sementara itu terkait stok pangan, Agung menegaskan bahwa stok pangan hingga bulan Mei aman . Bahkan beras kita surplus 7 juta ton, jagung 3 juta ton. “Hanya memang berbeda – beda di semua daerah, oleh sebab itulah maka Menteri Pertanian, minta Sistim Logistik Ketahanan Pangan Nasional dibentuk, ini penting, “ucapnya.
“Agung, menambahkan bahwa perlu intervensi dan supervisi untuk daerah yang dalam mapping kita berwarna merah, yang berarti rentan ketahanan pangannya, diatas 10 persen, kalau tidak kita intervensi dan supervisi mereka bisa terpeleset, “tutup Agung. (rls)
Be First to Comment