Ilustrasi – Peternakan babi rakyat di tengah tantangan harga, biaya pakan, penyakit, dan kepastian pasar. (Foto: Ist)
DENPASAR, NP – Tekanan yang dihadapi peternak babi nasional kian kompleks. Mulai dari harga dan tata niaga, ancaman penyakit, mahalnya pakan, hingga kepastian pasar menjadi persoalan yang disoroti Pengurus Pusat Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI).
Merespons kondisi tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) membuka ruang dialog dengan GUPBI. Pertemuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama pengurus pusat organisasi tersebut berlangsung di Balai Besar Veteriner (BBV) Denpasar, Selasa (25/8/2026).
Pertemuan itu digelar sebagai tindak lanjut surat permohonan audiensi GUPBI kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam forum tersebut, GUPBI membeberkan sejumlah persoalan yang dinilai menghambat keberlangsungan usaha peternakan babi, terutama bagi peternak mandiri.
Persoalan yang dibawa ke meja dialog mencakup tata niaga dan stabilitas harga, pengendalian African Swine Fever (ASF), tingginya biaya pakan, regulasi daerah, penerimaan sosial, kualitas genetik, produktivitas, hingga kepastian pasar. Aspek sosial, budaya, dan lingkungan juga turut menjadi perhatian.
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH, I Ketut Wirata, mengakui pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh. Menurut dia, tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan hanya oleh Kementan.
“Kami ingin setiap persoalan dilihat secara utuh dan dicarikan jalan keluarnya. Yang menjadi kewenangan Kementerian Pertanian akan kita tindak lanjuti. Sementara yang membutuhkan kebijakan lintas sektor akan kita koordinasikan bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun pihak terkait. Yang terpenting, peternak harus memiliki ruang untuk tetap tumbuh dan berusaha,” ujar Wirata dalam rilis pers yang diterima redaksi, Rabu (26/8/2026).
Salah satu persoalan krusial adalah tata niaga dan stabilitas harga daging babi. Kementan menyatakan penataan tata kelola terus dievaluasi agar keseimbangan pasar tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlangsungan produksi dalam negeri.
Kajian tersebut mempertimbangkan produksi nasional, kebutuhan masyarakat, keberlanjutan peternak rakyat, keamanan pangan, serta ketentuan perdagangan dan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, ancaman penyakit ASF masih menjadi pekerjaan besar. Kementan pada 2026 menyiapkan dukungan anggaran vaksinasi babi dengan tetap mengacu pada kajian keamanan hayati dan ketentuan teknis.
Pengendalian penyakit juga tidak hanya mengandalkan vaksinasi. Pemerintah mendorong penguatan biosekuriti, surveilans, pengawasan lalu lintas ternak, serta tata kelola pemeliharaan yang baik.
“Kesehatan hewan adalah fondasi. Ketika penyakit dapat dikendalikan, peternak mempunyai kesempatan lebih besar untuk menjaga populasi, meningkatkan produksi, dan memulihkan usahanya. Karena itu pemerintah terus mendorong biosekuriti dan pengendalian penyakit sebagai kerja bersama,” kata Wirata.
Tekanan lain datang dari biaya produksi, khususnya pakan. Fluktuasi harga bahan baku dinilai ikut menekan ruang usaha peternak. Usulan stabilisasi bahan baku maupun dukungan pakan akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.
Kementan juga mendorong peremajaan dan peningkatan kualitas genetik untuk mendongkrak produktivitas. Namun, langkah tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Perbaikan pakan, reproduksi, manajemen pemeliharaan, kesehatan hewan, biosekuriti, dan kualitas sumber daya manusia harus berjalan bersamaan.
Masalah kepastian pasar pun belum sederhana. GUPBI mengusulkan keterlibatan BUMN pangan maupun Perum BULOG untuk menyerap hasil peternakan. Namun, Kementan menegaskan mekanisme pembelian dan penugasan BUMN berada di luar kewenangan langsung Ditjen PKH sehingga perlu dibahas lintas pihak.
Sementara itu, regulasi daerah serta persoalan sosial, budaya, dan lingkungan juga menjadi bagian dari pembahasan. Pengembangan peternakan babi dinilai harus menyesuaikan karakteristik setiap daerah dengan tetap memperhatikan kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, lingkungan, serta nilai sosial dan budaya setempat.
Wirata menegaskan, pemerintah tidak ingin pertemuan tersebut berhenti sebatas forum penyampaian keluhan.
“Bagi kami, pertemuan ini bukan sekadar mendengar aspirasi. Masukan yang disampaikan akan kita petakan dan tindak lanjuti sesuai kewenangan. Kita ingin membangun peternakan babi yang lebih sehat, produktif dan memiliki kepastian usaha. Pemerintah hadir, peternak bergerak, dan solusinya kita kerjakan bersama,” tegas Wirata.
Kementan memastikan komunikasi dengan GUPBI dan pemangku kepentingan akan dilanjutkan. Tantangannya kini bukan sekadar menjaga populasi babi, tetapi memastikan peternak rakyat tetap memiliki ruang usaha, mampu menekan biaya produksi, memperoleh pasar, dan bertahan di tengah tekanan penyakit serta dinamika tata niaga. (red)
Be First to Comment