Menko Polkam Djamari Chaniago, Pimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (5/3). (Foto: Dok Polkam)
PEKANBARU, NP — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (5/3/2026).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata keseriusan negara dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman karhutla.
“Apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran dan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat serta lingkungan,” tegasnya usai memimpin apel.
Menurut Menko Polkam, kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam penanganan karhutla. Kecepatan respons serta koordinasi yang tepat di lapangan akan menentukan apakah kebakaran dapat segera dikendalikan atau berkembang menjadi bencana besar.
Ia menekankan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan keselamatan wilayah dan masyarakat, tetapi juga menyangkut kesehatan publik serta citra Indonesia di mata dunia.
Dalam amanatnya, Menko Polkam menyampaikan sejumlah langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah untuk mencegah karhutla, di antaranya operasi modifikasi cuaca, water bombing, patroli helikopter, serta menjaga tinggi muka air pada kanal dan parit di lahan gambut.
Menko Polkam juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Menurutnya, tindakan manusia terhadap lingkungan akan menentukan reaksi alam terhadap manusia.
“Target kita bukan sekadar memadamkan api, tetapi menekan kejadian karhutla serendah mungkin dan menuju kondisi yang semakin terkendali. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pencegahan karhutla adalah gabungan dari disiplin kebijakan, kesiapsiagaan lapangan, kepatuhan perusahaan, serta partisipasi masyarakat,” ujar Djamari.
Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan karhutla, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, hingga masyarakat yang berada di garis depan pencegahan kebakaran.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa luas karhutla pada 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun 2024 mencapai 376.805 hektare, sedangkan pada 2025 berhasil ditekan menjadi 359.619 hektare. Ini merupakan hasil kerja sama semua pihak, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menambahkan bahwa selama tujuh tahun terakhir sejak 2019, Indonesia berhasil mencegah terjadinya karhutla berskala besar, termasuk saat menghadapi fenomena El Niño pada 2023.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen mempertahankan capaian tersebut pada 2026 melalui penguatan kolaborasi lintas instansi dan penanganan terintegrasi di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Ketika apinya masih kecil, itu ditangani oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang sudah meminta bantuan pemerintah pusat per Maret ini,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa kondisi iklim Indonesia pada 2026 diperkirakan berada pada fase netral dari fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO).
Meski demikian, curah hujan diprediksi sedikit di bawah normal dibandingkan rata-rata 30 tahun terakhir, sehingga potensi kekeringan dan karhutla tetap perlu diantisipasi sejak dini, terutama di wilayah sekitar ekuator seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat yang diperkirakan memasuki puncak musim kemarau pada Juni hingga Agustus.
Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan operasi modifikasi cuaca dengan menyemai awan guna meningkatkan curah hujan dan kelembapan lahan sebelum puncak musim kemarau.
Menutup keterangannya, Menko Polkam mengajak media dan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memberikan edukasi lingkungan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan.
“Masih ada kebakaran yang terjadi karena ketidakpahaman sebagian kecil masyarakat. Jika edukasi terus dilakukan, kita bisa mengurangi potensi kejadian yang berdampak besar,” ujarnya.(Red)
Be First to Comment