Kontradiksi Program Makan Bergizi Gratis di Tengah Krisis Lingkungan dan Iklim

M Sunu Probo Baskoro, Akademisi

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan memperkuat ketahanan sosial. Secara normatif, tujuan ini patut diapresiasi. Namun, di tengah implementasinya, muncul kontradiksi kebijakan yang layak dikritisi: penguatan program pangan nasional dilakukan bersamaan dengan eskalasi bencana alam, degradasi lingkungan, dan dampak perubahan iklim yang kian nyata—faktor-faktor yang justru menggerus fondasi ketahanan pangan itu sendiri.

Program MBG menuntut ketersediaan pangan yang stabil, bergizi, dan terjangkau dalam jangka panjang. Persoalannya, Indonesia saat ini menghadapi rangkaian bencana ekologis—banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, serta penurunan kualitas tanah dan air—yang semakin sering dan intens. Kondisi ini tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan pola pembangunan yang menekan daya dukung lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, serta lemahnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Badan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) secara tegas menyatakan bahwa degradasi lingkungan dan perubahan iklim dapat merusak keamanan pangan secara perlahan namun sistemik. Penurunan produktivitas pertanian, ketidakpastian musim tanam, meningkatnya gagal panen, hingga terganggunya rantai pasok pangan adalah dampak nyata yang telah dirasakan banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan pangan yang tidak terintegrasi dengan agenda perlindungan lingkungan berisiko menjadi solusi jangka pendek yang rapuh.

Kontradiksi muncul ketika negara mengalokasikan anggaran besar untuk distribusi makanan bergizi, tetapi pada saat yang sama belum menunjukkan keseriusan yang sepadan dalam menekan laju degradasi lingkungan. Ketahanan pangan bukan semata soal distribusi dan konsumsi, melainkan juga soal produksi yang berkelanjutan. Tanpa perlindungan ekosistem, petani akan semakin rentan; tanpa pengelolaan air dan tanah yang baik, produktivitas akan menurun; tanpa kebijakan iklim yang tegas, volatilitas harga dan pasokan pangan akan meningkat.

Lebih jauh, krisis iklim juga berdampak pada aspek gizi. Perubahan pola cuaca memengaruhi kandungan nutrisi tanaman, meningkatkan risiko penyakit, dan mempersempit akses pangan sehat bagi kelompok rentan. Jika kondisi ini diabaikan, Program MBG berpotensi menghadapi paradoks: makanan tersedia hari ini, tetapi sumbernya semakin tidak pasti esok hari.

Karena itu, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis mensyaratkan konsistensi kebijakan lintas sektor. Pemerintah perlu memastikan bahwa agenda pangan berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan strategi adaptasi perubahan iklim. Investasi pada pertanian berkelanjutan, rehabilitasi lahan, perlindungan hutan dan sumber air, serta penguatan sistem peringatan dini bencana harus menjadi bagian integral dari kebijakan pangan nasional.

Pada akhirnya, kebijakan publik yang efektif tidak cukup hanya menjawab kebutuhan jangka pendek. Ia harus berpijak pada realitas ekologis dan berorientasi pada keberlanjutan. Tanpa itu, Program Makan Bergizi Gratis berisiko menjadi kebijakan populis yang kontradiktif: berniat memperkuat ketahanan pangan, namun berjalan di atas fondasi lingkungan yang kian rapuh.***