Press "Enter" to skip to content

Tiga Pimpinan MA Paparkan Peran Peradilan Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan Iklim di COP31

Social Media Share
Tiga pimpinan Mahkamah Agung RI bersama delegasi berfoto bersama usai mengikuti Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Indonesia Pavilion, Antalya, Türkiye, sebagai wujud komitmen memperkuat peran peradilan dalam mewujudkan keadilan iklim. (Foto: Ist)

 

ANTALYA, NP – Mahkamah Agung (MA) RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan dan mewujudkan keadilan iklim melalui partisipasi dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, 9–20 November 2026.

Dalam forum internasional yang berlangsung di Indonesia Pavilion tersebut, tiga pimpinan Mahkamah Agung memaparkan kontribusi peradilan Indonesia dalam menghadapi krisis iklim melalui penegakan hukum, peningkatan kapasitas hakim, serta mekanisme pemulihan lingkungan.

Ketiganya yakni Ketua Kamar Pidana MA Dr. H. Prim Haryadi, Ketua Kamar Perdata MA Dr. Hamdi, serta Hakim Agung Kamar Pidana yang juga Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI Dr. Syamsul Arief. Masing-masing menyampaikan perspektif berbeda mengenai bagaimana lembaga peradilan dapat berkontribusi dalam mewujudkan keadilan iklim.

Penegakan Hukum Tak Berhenti pada Pemidanaan

Dalam pemaparannya bertajuk The Role of the Judiciary in Addressing Environmental Pollution and Damage to Achieve Climate Justice, Prim Haryadi menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak cukup hanya berorientasi pada penjatuhan pidana. Pertanggungjawaban hukum, pencegahan, dan pemulihan kerusakan lingkungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Dia mencontohkan kebakaran hutan dan lahan gambut yang tidak hanya merusak ekosistem serta mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga melepaskan cadangan karbon ke atmosfer sehingga memperburuk perubahan iklim.

Meski demikian, Prim menegaskan bahwa pengadilan bukanlah lembaga perumus kebijakan iklim dan hakim tidak mengambil alih kewenangan pemerintah. Ketika perkara lingkungan diajukan ke pengadilan, hakim bertugas memeriksa dan memutus pertanggungjawaban hukum berdasarkan fakta persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dua perkara lingkungan menjadi contoh penerapan prinsip tersebut, yakni perkara PT Kallista Alam terkait pembakaran lahan gambut di Rawa Tripa, Aceh, yang menunjukkan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sementara perkara PT Adei Plantation and Industry di Pelalawan, Riau, memperlihatkan bagaimana pemidanaan dapat disertai kewajiban memperbaiki lahan yang mengalami kerusakan.

1.903 Hakim Telah Bersertifikat Lingkungan

Sementara itu, Syamsul Arief dalam materi bertajuk From Judicial Certification to Climate Justice menyoroti pentingnya keberanian dan kapasitas hakim dalam menghadapi krisis iklim, terutama ketika kepentingan perlindungan lingkungan berhadapan dengan kepentingan ekonomi.

Menurutnya, negara berkembang memang membutuhkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan maupun hak generasi mendatang. Peradilan tidak bertujuan menghambat pembangunan, melainkan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai hukum.

Dia juga memaparkan Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang sejak 2012 hingga 2026 telah melatih 1.903 hakim melalui 23 angkatan. Program tersebut membekali hakim dengan pemahaman mengenai pembuktian ilmiah, prinsip kehati-hatian, pertanggungjawaban mutlak (strict liability), hingga pemulihan ekologis.

Syamsul menekankan bahwa hakim memang tidak harus menjadi ilmuwan, tetapi perlu memiliki pemahaman memadai mengenai ilmu pengetahuan agar mampu menilai bukti ilmiah dan menghasilkan putusan yang berkualitas.

Sejumlah putusan penting turut dipaparkan, antara lain perkara PT Kallista Alam dengan nilai sekitar Rp366 miliar, PT Merbau Pelalawan Lestari sekitar Rp16,2 triliun, perkara pencemaran udara Jakarta, perizinan lingkungan PLTU Tanjung Jati A, hingga perlindungan pembela lingkungan melalui prinsip Anti-SLAPP.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa perkembangan putusan tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai hasil langsung dari program sertifikasi hakim lingkungan. Sebagai pesan penutup, Syamsul menyampaikan, “The Earth needs good judges.”

Pemulihan Lingkungan Diperkuat Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2023

Pada kesempatan yang sama, Hamdi membawakan materi Supreme Court Regulation No. 1 of 2023: Advancing Climate Justice through Judicial Mechanisms. Dia menegaskan bahwa keadilan lingkungan tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi maupun pembayaran ganti rugi, tetapi harus memastikan kerusakan ekologis benar-benar dipulihkan.

Hamdi menjelaskan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup memberikan landasan bagi hakim dalam memastikan pelaksanaan pemulihan lingkungan.

Sejumlah ketentuan yang disoroti antara lain Pasal 55 mengenai rencana pemulihan, Pasal 58 dan Pasal 59 tentang mekanisme pelaksanaan tertentu, serta Pasal 67 mengenai pengawasan pelaksanaan pemulihan.

Menurutnya, mekanisme tersebut penting karena kompensasi dalam bentuk uang tidak selalu mampu mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula. Oleh sebab itu, pemulihan ekologis harus menjadi bagian penting dari penyelesaian perkara lingkungan.

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup, Hamdi menyampaikan bahwa dari sekitar 30 gugatan lingkungan yang diajukan pemerintah, tiga perkara di Aceh dan Riau telah memasuki tahap pelaksanaan pemulihan.

Partisipasi Mahkamah Agung dalam COP31 sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama internasional di bidang peradilan lingkungan. Syamsul Arief mendorong peningkatan dukungan terhadap pendidikan hakim lingkungan, mulai dari pendanaan, pengembangan kurikulum, pertukaran pengalaman, hingga studi komparatif mengenai praktik peradilan lingkungan antarnegara.

Melalui forum tersebut, Mahkamah Agung berharap pengalaman Indonesia dalam penegakan hukum lingkungan, penguatan kapasitas hakim, dan pemulihan ekosistem dapat menjadi kontribusi nyata bagi upaya global mewujudkan keadilan iklim. (red)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *