JAKARTA, NP – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Pedoman tersebut menekankan penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan upah minimum di masing-masing daerah.
Pedoman itu disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan terkait pengupahan.
Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja atau buruh dan keberlangsungan dunia usaha. Karena itu, ketiga aspek tersebut perlu menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan.
“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1 dan menjadi variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.
Penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK. Lembaga tersebut berperan memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Selain formula penyesuaian, pemerintah menggunakan data KHL tahun 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027. Data tersebut mencakup KHL provinsi untuk penghitungan UMP serta KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK, dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung melalui metodologi akademis.
Menurut Yassierli, penggunaan data KHL diperlukan agar penetapan upah minimum memperhatikan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak.
“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027,” ujarnya.
Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Khusus upah minimum sektoral, penetapannya dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan/atau tuntutan pekerjaan lebih berat maupun membutuhkan spesialisasi tertentu.
Besaran UMSP harus lebih tinggi dibandingkan UMP, sedangkan UMSK harus lebih tinggi dibandingkan UMK.
Menaker juga mengingatkan seluruh gubernur agar memperhatikan tenggat waktu penetapan upah minimum 2027. UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Adapun UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.
Seluruh upah minimum 2027, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027 setelah ditetapkan oleh gubernur.
Sementara itu, upah bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Namun, besaran upah yang disepakati paling sedikit 50 persen dari upah minimum yang berlaku. (red)







Be First to Comment