JAKARTA, NP – Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat perhatian terhadap guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan melalui berbagai program afirmasi sepanjang 2026. Program tersebut mencakup peningkatan kompetensi, kesejahteraan, perlindungan sosial, hingga penyiapan formasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru pada 2027.
Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari kado pemerintah dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi para pendidik.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, perhatian terhadap guru merupakan bagian dari tanggung jawab negara sekaligus wujud komitmen pemerintah untuk memuliakan profesi pendidik. “Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” kata Nasaruddin seusai kegiatan Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian perayaan HGN 2026 di halaman Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia mengingatkan, keberhasilan para pejabat dan pemimpin bangsa tidak terlepas dari peran serta jasa para guru. Menurutnya, pencapaian yang diraih seseorang merupakan buah dari pendidikan, bimbingan, dan pengabdian para pendidik yang telah membentuk karakter serta kemampuan generasi penerus bangsa.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno memastikan pemerintah menyiapkan formasi CPNS guru binaan Kementerian Agama yang akan mulai dibuka secara bertahap pada 2027.
Menurut Suyitno, Kemenag telah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan formasi guru sesuai ketentuan.
“Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK,” ujar Suyitno.
Ia menambahkan, guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengikuti seleksi CPNS dan belum dinyatakan lulus tetap mendapatkan perlindungan status kepegawaiannya sebagai PPPK.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengangkatan guru paruh waktu menjadi PPPK sesuai arahan Presiden. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Afirmasi lainnya diwujudkan melalui percepatan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kemenag menyiapkan program sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru yang pelaksanaannya dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama telah diumumkan dan akan dilanjutkan dengan penambahan peserta pada gelombang berikutnya.
Perhatian juga diberikan kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Mereka disiapkan memperoleh fasilitas jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan secara gratis pada 2026.
Suyitno mengatakan, anggaran program perlindungan kesehatan tersebut telah disiapkan melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan. Pemerintah juga menyiapkan skema perlindungan lanjutan, termasuk peluang pemberian beasiswa bagi anak guru apabila orang tua mereka mengalami musibah atau risiko tertentu.
“Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti,” tandasnya.
Ia menyebutkan, penyaluran fasilitas tersebut masih menunggu finalisasi teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN.
Melalui berbagai program afirmasi tersebut, Kemenag berharap perlindungan, kesejahteraan, dan kompetensi guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan semakin meningkat. Pemerintah juga ingin memastikan pengabdian para guru mendapat perhatian dan penghargaan yang layak. (red)







Be First to Comment