Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemwn Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pertemuam membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. (Foto: ist)
JAKARTA, NP- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuam membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Menurutnya, revisi UU Pertahanan Negara dilakukan karena sudah 28 tahun tidak pernah direvisi dan dinilai tidak relevan dengan perkembangan zaman.
“Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002. Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi,” kata Menhan Sjafrie usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pada pertemuan tersebut Sufmi Dasco Ahamd selaku Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam didampingi Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang juga mitra komisi kerja Kementerian Pertahanan. Pertemuan menyepakati untuk membentuk kelompok kerja untuk memformulasikan revisi UU Pertahanan Negara.
“Setelah itu saya datang ke Pak Utut sebagai Ketua Komisi I yang tentunya lebih eksplisit. Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” terang Menhan Sjafrie.
Ia.menjelaskan salah satu yang menjadi perhatian revisi adalah karena UU Pertahanan Negara saat ini tisak mengatur tentang strategi pertahanan negara.
“Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif. Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain. Tetapi ke dalam, kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional. Itu belum tertulis. Nah, dengan adanya pemikiran ini, maka kita akan formulasikan di dalam rencana revisi tersebut,” jelas Menhan Sjafrie.
Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai rencana pembentukan Bataliyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang menempatkan satu batalion dalam satu kabupaten.
“Dengan adanya 514 kabupaten, berarti akan ada 514 dari batalion. Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah. Tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,” terangnya.
Menurut Menhan Sjafrie amanat konstitusi itu tidak bisa diamandemen di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi implementasinya ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar di mana sifat pertahanan kita adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.
“Jadi kita melakukan ini, ini adalah berdasarkan amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,” urainya.
Di kesempatan sama, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyambut rencana perubahan UU Pertahanan Negara. Ia mendukung karena dianggap bisa membuat negara lebih sigap. Komisi I pun akan menyiapkan tim ahli untuk menyusun revisi UU Pertahanan Negara.
“Saya sendiri akhir-akhir ini, Pak Menhan, banyak teman-teman dari kedutaan asing nanya, menanyakan ini. Jadi kita sampaikan kita lebih untuk menjaga diri. Nah, ini yang nanti kita lihat bagaimana konsep perbaikannya. Jadi ini diskusi awal, Pak Menhan tentu akan menurunkan tim ahlinya, kami di Komisi I juga akan menurunkan tim ahli,” tegas Utut. (har)







Be First to Comment