Menteri PANRB Rini Widyantini.(Ist)
JAKARTA, NP — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peluncuran Sistem Deteksi Dini Transaksi Keuangan Mencurigakan (DETAK MBG).
Menurut Rini, sistem ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang tidak hanya menekankan pada rutinitas administratif, tetapi juga inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari hasil dan manfaatnya. DETAK MBG adalah simbol komitmen terhadap transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan program prioritas nasional,” kata Rini dalam keterangan resmi, pada Kamis, (28/8/2025).
Hal itu dia sampaikan saat memberi sambutan dalam peluncuran sistem tersebut di Jakarta, Kamis.
Rini menyebut Program MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bersama sejumlah program lainnya seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Perumahan Rakyat (PR). Program-program ini disebutnya sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Ini seperti menanam pohon, yang buahnya akan kita petik dalam bentuk generasi unggul, cerdas, dan berdaya saing,” ujar Rini.
Mengingat skala besar dan luasnya jaringan distribusi MBG, Rini menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam menjaga akuntabilitas program. Ia mengibaratkan program ini sebagai bahtera raksasa yang memerlukan kebersamaan untuk menghindari kebocoran.
“Kebocoran sekecil apa pun dalam anggaran negara adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan pencurian hak anak-anak kita,” ujarnya.
Rini menambahkan, kesuksesan program-program prioritas tak bisa dilepaskan dari transformasi digital dalam birokrasi. Digitalisasi, menurutnya, menjadi fondasi untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, efisien, dan transparan.
“Ketika pemerintah terkoneksi secara digital, pengawasan keuangan negara menjadi lebih transparan, dan PPATK tidak lagi bekerja dalam kegelapan,” kata Rini.
Pada kesempatan yang sama, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa DETAK MBG dikembangkan sebagai sistem deteksi dini terhadap transaksi keuangan mencurigakan yang berpotensi menyimpang dari peruntukannya.
Menurut Ivan, pembangunan sistem tersebut sejalan dengan arahan Presiden dalam berbagai kesempatan yang menekankan pentingnya pengawasan anggaran secara ketat, terutama dalam program yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
“Kami berharap sistem ini bisa membantu memastikan anggaran MBG sampai ke sasaran yang tepat dan terhindar dari potensi penyalahgunaan atau korupsi,” ujarnya.
Ivan menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penerapan DETAK MBG untuk memastikan tata kelola program berjalan secara akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat luas.(red)
Be First to Comment