Press "Enter" to skip to content

RUU Ombudsman Disahkan, Perkuat Kewenangan Kelembagaan Ombudsman

Social Media Share

JAKARTA, NP- Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU tentang Perubahan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menjadi Undang-Undang yang menjadi usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR.

“Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan atas UU Nomor 37 tentang Ombudsman Republik Indonesia dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” ucap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Paripurna dan dijawab “setuju” oleh seluruh fraksi yang hadir di Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Ombudsman mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M. Nurdin menjelaskan poin penting dari revisi RUU Perubahan yang merevisi UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang baru saja disahkan itu terkait memperkuat kewenangan kelembagaan Ombudsman RI.

Sebab sejak didirikan hingga saat ini, kewenangan Ombudsman masih dirasa kurang diikuti rekomendasinya oleh penyelenggara pelayanan publik.(dito)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *