Kebersamaan lintas kementerian dan daerah terekam dalam foto bersama di Kantor Pusat Kemendagri. (Ist)
JAKARTA, NP — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat pembangunan di Papua sebagai bagian dari upaya menutup kesenjangan antarwilayah di Tanah Air. Sinkronisasi program lintas kementerian dan daerah dinilai menjadi faktor krusial dalam mendorong percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam audiensi bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Mendagri mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis untuk mendorong kemajuan Papua. Salah satunya melalui Otonomi Khusus (Otsus) yang disertai dengan alokasi dana khusus untuk pembangunan.
“Tujuannya adalah percepatan pembangunan. Saat itu dalam rapat bersama DPR dan pemerintah, semua sepakat, termasuk perwakilan dari Papua di DPR dan DPD,” ujar Mendagri.
Pemekaran untuk Efektivitas Layanan Publik
Langkah konkret lainnya, menurut Mendagri, adalah pemekaran wilayah Papua yang semula terdiri atas dua provinsi, kini menjadi enam provinsi. Kebijakan ini dinilai penting untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan serta meningkatkan akses dan mutu layanan publik di kawasan yang memiliki tantangan geografis tinggi.
“Pemekaran ini merupakan aspirasi langsung masyarakat Papua kepada Presiden saat kunjungan ke daerah. Dengan pemekaran, kita harapkan birokrasi menjadi lebih efisien dan pembangunan lebih cepat menjangkau masyarakat,” jelasnya.
Ia mencontohkan pengalaman pemekaran di beberapa daerah, seperti Sumatera Selatan, yang berhasil meningkatkan efektivitas pelayanan dan pertumbuhan ekonomi. Pola serupa diharapkan bisa diterapkan secara konsisten di Papua.
Harmonisasi Program Jadi Prioritas
Namun, Mendagri juga menyoroti masih lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pembangunan. Banyak program kementerian/lembaga yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi dengan pemerintah daerah.
“Masalahnya adalah siapa yang menyatukan semua program ini? Karena kementerian berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Kedua lembaga ini memiliki mandat utama untuk menyelaraskan program pembangunan antarwilayah dan antarinstansi.
“Ini instrumen penting untuk menyatukan dan mengharmonisasikan berbagai program yang selama ini belum pernah dikonsolidasikan,” kata Tito.
Dorong Pengawasan Lapangan
Mendagri juga menekankan pentingnya pengawasan lapangan terhadap implementasi program. Ia mengingatkan agar pengawasan tidak sekadar administratif, melainkan harus dilakukan secara langsung.
“Jangan hanya laporan di atas kertas. Harus turun ke bawah melihat langsung pelaksanaan program yang direncanakan,” tandasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, serta anggota BP3OKP dari enam provinsi dan pejabat terkait lainnya.(red)
Be First to Comment