Dukung PSN, ATR/BPN Sediakan Lahan Skala Besar untuk Permukiman

Hunian vertikal dinilai efektif dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan terbatas di kota-kota besar.(Foto: Ist)

JAKARTA, NP – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui pembangunan permukiman hunian vertikal dan kota satelit. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan hunian vertikal, sekaligus merancang pengembangan kota baru guna mengurangi kepadatan di kota-kota besar.

“Kami sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk hunian vertikal. Pada tahap berikutnya, kami juga menyiapkan pengembangan kota baru sebagai solusi kepadatan di kota besar,” ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/04/2026).

Ia menjelaskan, lahan potensial tersebut tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Berdasarkan data awal, total lahan teridentifikasi mencapai sekitar 129.764 hektare, dengan sekitar 37.709 hektare dinilai siap dimanfaatkan dalam waktu dekat.

Untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, pengembangan kota satelit membutuhkan lahan lebih luas, yakni minimal 30 hingga 120 hektare per lokasi, bahkan bisa mencapai lebih dari 100 hektare untuk kawasan tertentu.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa ketersediaan lahan menjadi faktor kunci keberhasilan PSN, termasuk program pembangunan 3 juta rumah.

“Kami ingin memastikan ketersediaan lahan agar program pembangunan rumah dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam Rakor tersebut antara lain Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen SPPR Virgo Eresta Jaya, Dirjen PHPT Asnaedi, serta Dirjen PPTR Lampri, bersama jajaran Kementerian PKP. (red)