Menteri PANRB Rini Widyantini saat memberi sambutan dalam Digital Resilience Summit 2025 di Jakarta, Rabu (10/9/2025). (Ist)
JAKARTA, NP — Pemerintah terus memperkuat strategi ketahanan digital untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, aman, dan inklusif di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut bahwa tantangan dalam membangun ketahanan digital kian kompleks, mulai dari serangan siber hingga rendahnya literasi digital aparatur sipil negara (ASN).
“Tantangan lainnya adalah meningkatnya ancaman serangan siber dan kebutuhan akan perlindungan data pribadi. Dan tentu, literasi serta kompetensi digital ASN masih belum merata sehingga harus terus diperkuat,” ujar Menteri Rini dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Hal itu dikatakan saat menyampaikan sambutan kunci pada Digital Resilience Summit 2025 di Kantor INA Digital, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Menteri Rini menegaskan bahwa ketahanan digital bukan sekadar isu teknologi, melainkan mencerminkan kemampuan pemerintah untuk terus hadir dan melayani masyarakat dalam situasi apapun. Untuk itu, dibutuhkan strategi jangka panjang yang terarah, adaptif, dan kolaboratif.
Setidaknya ada lima strategi utama yang disampaikan Rini. Pertama, memastikan setiap layanan publik bersifat human-centric, inklusif, dan proaktif. Kedua, memperkuat regulasi dan tata kelola yang adaptif terhadap inovasi teknologi. Ketiga, mendorong kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan sektor industri.
Strategi keempat adalah pengelolaan risiko secara menyeluruh melalui identifikasi dan mitigasi risiko dalam setiap proses layanan. Adapun strategi kelima mencakup peningkatan kapasitas ASN melalui reskilling dan upskilling untuk menjawab kebutuhan future skills di era digital.
“Dengan strategi inilah kita dapat mewujudkan birokrasi yang benar-benar tangguh dan siap menghadapi era digital,” kata Rini.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kesuksesan ketahanan digital tidak lepas dari perencanaan matang, alokasi anggaran yang tepat, tata kelola yang baik, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Ia merujuk pada laporan Future of Jobs dari World Economic Forum yang menunjukkan bahwa keterampilan paling dibutuhkan di masa depan tidak lagi bersifat administratif, melainkan menuntut kemampuan berpikir analitik, literasi teknologi, serta penguasaan AI dan big data.
“ASN kita tidak bisa hanya mengandalkan rutinitas lama. Mereka harus mengembangkan keterampilan baru, terutama keterampilan digital,” ujarnya.
Transformasi digital pemerintahan, menurut Rini, harus bergeser dari sekadar penataan prosedur menuju penciptaan dampak nyata. Bukan sekadar efisiensi administratif, melainkan reimajinasi peran negara agar tetap relevan di tengah perubahan.
“Bukan lebih banyak aplikasi, tetapi keterpaduan layanan yang memudahkan masyarakat,” ujarnya.
Rini juga menyoroti pentingnya arah kebijakan jangka panjang menuju Governance 5.0, yakni paradigma baru tata kelola pemerintahan yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima layanan, tetapi sebagai mitra aktif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik.
“Model ini adalah lompatan dari governing for citizens menjadi governing with citizens,” ujarnya.
Ia pun menyambut baik penyelenggaraan Digital Resilience Summit 2025 sebagai langkah konkret memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun ekosistem digital yang tangguh dan inklusif.
“Forum ini menjadi ajang penguatan kolaborasi, bukan hanya antarinstansi pemerintah, tetapi juga bersama industri, akademisi, dan masyarakat sipil,” kata Rini mengakhiri sambutannya.(red)
Be First to Comment