Menteri ATR/BPN: Pendaftaran 98 Persen Bidang Tanah Sudah Tercapai

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan capaian program pendaftaran tanah nasional.(Ist)

JAKARTA, NP — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan bahwa proses pendaftaran tanah secara nasional telah mencapai 98 persen dari total target. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Menurut Nusron, hingga awal September 2025, sebanyak 123,1 juta bidang tanah telah terdaftar dari target nasional 126 juta bidang. Dari jumlah itu, 96,9 juta bidang telah bersertipikat atau setara 77 persen.

“Peningkatan pendaftaran tanah meliputi bidang tanah yang sudah terdaftar maupun yang sudah bersertipikat. Ini bagian dari upaya percepatan yang kami lakukan sejak beberapa tahun terakhir,” kata Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Rincian Sertifikasi

Dari total bidang tanah yang telah bersertipikat, sebagian besar merupakan tanah milik perseorangan dengan status Hak Milik sebanyak 88,2 juta bidang. Sisanya terdiri dari:

*Hak Guna Usaha (HGU): 20.000 bidang
*Hak Guna Bangunan (HGB): 6,6 juta bidang
*Hak Pakai: 1,6 juta bidang
* Hak Pengelolaan: 8.000 bidang
* Tanah Wakaf: 276.000 bidang

Penataan Tanah Wakaf

Dalam RDP tersebut, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya penataan tanah wakaf. Sejak 2024, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Agama telah mempercepat proses pendaftaran tanah wakaf di berbagai daerah.

“Langkah ini bertujuan menjaga aset umat dan memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan untuk ibadah. Ini penting agar tanah wakaf tidak menjadi sengketa di kemudian hari,” ujar Nusron.

Koordinasi dan Tantangan

Meski capaian mendekati target, Nusron mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program, terutama dalam proses validasi data dan penyelesaian konflik pertanahan.

Kementerian ATR/BPN, lanjutnya, terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.

Dihadiri Pejabat Pusat dan Daerah

RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Para kepala kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia mengikuti rapat secara daring.(red)