Mendagri sekaligus Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian memimpin Rakorendal 2025 di Bogor, membahas pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. (Foto: Ist)
BOGOR, NP — Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Selasa (18/11/2025).
“Kita ketahui bahwa masalah perbatasan ini menjadi atensi pimpinan negara, dari Presiden hingga sekarang Pak Prabowo,” ujar Mendagri Tito.
Presiden Prabowo menempatkan penguatan sistem pertahanan dan pembangunan dari daerah pinggiran sebagai prioritas nasional. “Membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangun dari pinggiran, pinggiran ini dua, satu adalah perbatasan, dua adalah desa,” jelasnya.
Tito menekankan wilayah perbatasan memiliki peran strategis baik secara ekonomi maupun pertahanan. Ia menyoroti potensi ekonomi di kawasan perbatasan yang belum dimanfaatkan optimal. “Paling tidak ada dimensi ekonomi, ada dimensi keamanan di sana. Dimensi ekonomi, di daerah perbatasan ini juga banyak yang berpotensial,” ujarnya.
Mendagri menambahkan pentingnya memanfaatkan posisi geografis Indonesia di jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka. Ia mencontohkan keberhasilan Singapura dan Malaysia dalam mengoptimalkan wilayah strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Selain itu, kesejahteraan masyarakat perbatasan menjadi kunci memperkuat nasionalisme. “Itulah buffer zone sistem pertahanan kita untuk menjaga daerah agar tidak dipenetrasi oleh pihak-pihak lain,” tegas Tito.
Dalam kesempatan itu, Mendagri memaparkan tiga tugas besar BNPP: penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan kawasan perbatasan. Saat ini, 15 PLBN telah beroperasi, sedangkan 11 lainnya sedang dipersiapkan.
Ia meminta kepala daerah menginventarisasi kebutuhan pembangunan di kecamatan perbatasan untuk diajukan ke BNPP. Usulan akan dikaji bersama kementerian/lembaga terkait sesuai kemampuan anggaran nasional. “Kita menggunakan metode bottom up, misalnya perlu dermaga, cold storage, atau membuka jalan yang masih terputus,” jelas Tito.
Mendagri menegaskan pentingnya koordinasi untuk memastikan pembangunan perbatasan berjalan sesuai target. “Kalau ini dikerjakan seperti konsep itu, perbatasan kita masyarakatnya akan lebih sejahtera, tidak merasa terpinggirkan, dan ada pemerataan keadilan,” pungkasnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP mengamini pentingnya dukungan semua pihak. “Setiap kementerian dan lembaga harus menyiapkan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai rencana induk yang sedang disusun BNPP,” katanya.
Rakorendal 2025 ini dihadiri Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, sejumlah gubernur, bupati/wali kota, kepala badan pengelola perbatasan daerah, dan pejabat terkait lainnya. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan sejalan dengan visi pembangunan nasional 2025–2029.(red)
Be First to Comment