Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.(Ist)
JAKARTA, NP— Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat aksi anarkistis yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Kerusakan diminta tidak dibiarkan berlarut agar tidak menimbulkan trauma psikologis bagi masyarakat.
“Jangan dibiarkan (kerusakan) karena itu akan membuat trauma publik. Jadi, segera dilakukan perbaikan. Kalau yang memerlukan waktu lama, tutup areanya,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa, (2/9/2025).
Hal itu disampaikan dia usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, perbaikan dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika anggaran daerah terbatas, alternatif pembiayaan bisa dilakukan melalui mekanisme hibah, baik dari pemerintah provinsi maupun daerah lain yang fiskalnya lebih kuat. Gotong royong masyarakat juga dinilai dapat menjadi solusi.
“Kalau APBD-nya kesulitan, bisa melalui hibah. Misalnya dari provinsi atau kabupaten lain yang fiskalnya kuat,” ujarnya.
Pemerintah pusat juga membuka opsi untuk memberikan bantuan. Saat ini, proses pemetaan daerah terdampak dan perhitungan kerugian masih berlangsung. “Kita belum menghitung secara nasional, masih dalam proses,” kata Tito.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan. Tito mengingatkan bahwa terhentinya kegiatan ekonomi dapat berdampak langsung pada masyarakat.
Sejak 25 Agustus 2025, sejumlah aksi penyampaian pendapat digelar di berbagai daerah. Beberapa berlangsung damai, tetapi sebagian lainnya berujung pada tindakan anarkistis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik.
Tito juga meminta Pemda segera menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengevaluasi kondisi terkini. Selain itu, ruang dialog dengan tokoh agama, masyarakat, akademisi, serta penyelenggaraan kegiatan pemersatu seperti doa bersama dinilai penting untuk meredakan ketegangan sosial.
Ia turut mengingatkan pentingnya pengendalian citra pejabat publik. Acara seremonial yang tidak mendesak diminta ditunda, dan para pejabat serta keluarganya diimbau tidak menampilkan gaya hidup mewah. “Tolong dijaga, termasuk acara pribadi, laksanakan secara sederhana,” ujar Tito.
Sebagai bagian dari pengendalian situasi, Kemendagri menunda sementara persetujuan perjalanan luar negeri kepala daerah, terutama bagi wilayah yang dinilai rawan. “Kepala daerah harus tetap berada di wilayahnya untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda,” katanya.(red)
Be First to Comment