Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (tengah) berfoto bersama dalam Pertemuan Tahunan PPATK Bidang Pelaporan Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (28/1/2026). (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran strategis data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memperkuat sistem keuangan nasional. Data tersebut dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran bantuan sosial, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026 bertema “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Mendagri menyatakan, data kependudukan Dukcapil merupakan data paling lengkap dan mutakhir karena mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia. Data tersebut diperbarui setiap hari oleh jajaran Dukcapil di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya, karena Kemendagri memiliki jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Tito dalam keterangan pers, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, keunggulan utama data Dukcapil terletak pada basis biometrik yang akurat, seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan iris mata. Saat ini, data tersebut telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk perbankan dan aparat penegak hukum.
Pemanfaatan data Dukcapil juga terbukti meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Mendagri mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat, sehingga turut menghemat keuangan negara.
Selain itu, data Dukcapil berperan penting dalam penanganan bencana. Tito menyebutkan, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil. Dengan demikian, penyaluran bantuan hingga pembukaan rekening bank dapat dilakukan lebih cepat.
“KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.
Dalam konteks sistem keuangan, Mendagri menambahkan bahwa akses data Dukcapil membantu perbankan mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital. Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID bahkan memungkinkan proses pembukaan rekening hanya memerlukan waktu sekitar tiga hingga empat menit.
Di sisi lain, Tito mengungkapkan kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah berlangsung lama dan terus meningkat. Pemanfaatan data Dukcapil oleh PPATK tercatat melonjak signifikan hingga mencapai jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan.
Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk dari aspek keamanan siber. Ia mengingatkan bahwa di era digital, serangan terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan dapat melumpuhkan negara tanpa serangan fisik.
“Oleh karena itu, sistem keuangan kita harus terus diperkuat, termasuk dari sisi cyber security,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, dan sejumlah lembaga terkait lainnya. (red)
Be First to Comment