Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/10/2025).(Ist)
JAKARTA, NP – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Suyudi Ario Seto di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (22/10/2025). Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) secara menyeluruh.
Dalam pernyataannya, Mendagri menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan secara sektoral maupun parsial. Menurutnya, strategi nasional harus menggabungkan pendekatan lunak (soft approach) melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, serta pendekatan keras (hard approach) dalam penegakan hukum dan pemberantasan jaringan narkotika.
“Permasalahan narkoba harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Ini juga bagian dari upaya kita menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Tito dalam keterangan resmi.
Ia menambahkan, saat ini Indonesia tengah menikmati bonus demografi yang berpotensi menjadi modal besar bagi pembangunan nasional. Namun, potensi tersebut akan terhambat apabila generasi muda terjerat penyalahgunaan narkotika.
“Salah satu prasyarat generasi produktif adalah kondisi kesehatan mental dan fisik yang baik. Narkoba merusak itu semua,” tegasnya.
Kemendagri, kata Tito, berkomitmen mendukung BNN dalam penyusunan regulasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi penggunaan anggaran daerah untuk mendukung program P4GN, termasuk di tingkat desa.
Desa Bersinar dan Gerakan Ananda
Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto mengapresiasi dukungan Kemendagri terhadap program-program BNN, termasuk melalui regulasi seperti Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika. Ia juga menyambut baik surat edaran terbaru dari Kemendagri yang memperkuat peran strategis pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan antinarkotika.
Suyudi mengakui, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh karena itu, BNN mendorong pendekatan berbasis komunitas melalui program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) yang kini diperkuat dengan gerakan Ananda, singkatan dari Aksi Nasional Anti-Narkotika Dimulai dari Anak.
“Kami ingin intervensi dilakukan sedini mungkin. Anak-anak adalah kelompok rentan dan sering menjadi target penyebaran narkotika, utamanya dari lingkungan pergaulan,” jelasnya.
BNN juga telah membentuk tim terpadu dalam penanganan pengguna dan pecandu narkoba berdasarkan tingkat ketergantungan masing-masing. Namun, Suyudi menyoroti masih adanya hambatan di lapangan, termasuk keterbatasan anggaran, pendataan yang belum optimal, serta stigma terhadap mantan pecandu yang kerap dianggap sebagai aib oleh masyarakat.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dari seluruh elemen, termasuk dari level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa,” ujar Suyudi menutup pernyataannya.(red)
Be First to Comment