Press "Enter" to skip to content

KMHDI: Putusan MK Beri Ruang Pemimpin Muda Tampil di Panggung Nasional

Social Media Share

JAKARTA, NP- Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) mengajak seluruh masyarakat memandang putusan Mahkamah Kontitusi (MK) terkait batas usia Capres dan Cawapres secara komprehensif. Putusan ini dinilai bisa memberikan ruang bagi anak muda tampil dipanggung politik nasional.

Seperti diketahui MK telah memutuskan uji materil Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang memutuskan usia minimal capres dan cawapres berusia 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan mengatakan putusan ini memberikan harapan bagi anak muda untuk tampil dalam panggung politik nasional.
“Ruang bagi anak muda untuk tampil dipanggung nasional harus dibuka secara luas tanpa dibatasi,” ucap Wayan Darmawan dalam keterangannya, Jumat (20/10/2023).

Menurutnya, populasi penduduk Indonesia dengan usia muda lebih dominan ketimbang usia tua. Sehingga diperlukan kepemimpinan anak muda untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tengah dialami oleh anak muda.

“Persoalan anak muda hari ini sangat beragam seperti kebutuhan lapangan kerja, upah murah dan perubahan iklim. Dalam mengatasi persoalan ini diperlukan kepemimpinan yang berasal dari anak muda sendiri,” terangnya.

Wayan Darmawan menjelaskan fenomena hadirnya anak muda dalam kepemimpinan nasional bukanlah hal yang harus dibatasi atau dihalangi. Pada beberapa negara, anak muda berhasil tampil sebagai pemimpin tertinggi negara yang membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyatnya.

Ia mencontoh, kepemimpinan Pangeran Mohammed bin Salman al-Saud (MBS) di Arab Saudi yang baru berusia 36 tahun. Kemudian ada Perdana Menteri Finlandia Sannan Marin dan Selandia baru Jecinda Ardern yang merupakan figur muda dinegaranya masing-masing.

KMHDI, menurut Wayan Darmawan sangat memahami pro dan kontra di masyarakat atas putusan MK tersebut. Hal ini mengingat putusan ini lahir pada momentum tensi politik yang tengah meninggi menuju Pemilu Serantak 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang.

Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati putusan MK dan tidak memandang putusan MK secara dangkal.

“Saya mengajak seluruh masyarakat melihat putusan ini secara komprehensif dengan memperhatikan dampaknya lebih luas terhadap kehadiran anak muda dalam panggung politik nasional. Sekali lagi anak muda harus diberikan ruang dan kesempatan tampil,” tegas Wayan Darmawan.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas usia syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Putusan dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam Sidang MK yang mengagendakan uji materi tentang syarat pendaftaran capres/cawapres di ruang sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023).

MK memutuskan uji materi atas Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Dengan putusan itu, MK menolak uji materi yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (MK) yang memohon agar batas usia capres/cawapres diturunkan menjadi 35 tahun.

Namun, MK mengabulkan uji materi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru, yang mengajukan permohonan agar batas usia capres/cawapres dibawah 40 tahun dibolehkan asalkan capres/cawapres bersangkutan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.(dito)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *