Menteri PANRB Rini Widyantini dan HE Hun Many menunjukkan dokumen Joint Statement (JS) yang menjadi pijakan kerja sama strategis Indonesia-Kamboja dalam memperkuat reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintahan. (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Indonesia dan Kamboja membuka babak baru kerja sama pemerintahan dengan menjajaki kolaborasi di bidang pendayagunaan aparatur negara. Setelah 67 tahun menjalin hubungan diplomatik, kedua negara kini mendorong kemitraan yang lebih konkret melalui penguatan reformasi birokrasi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Deputy Prime Minister sekaligus Minister of Civil Service Kerajaan Kamboja, HE Hun Many, di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Pertemuan itu menjadi langkah awal untuk memperluas kerja sama antarpemerintah, khususnya dalam membangun tata kelola publik yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menteri Rini mengatakan, Indonesia dan Kamboja memiliki peluang besar untuk saling belajar dalam mengembangkan sistem pemerintahan modern. Menurut dia, pengalaman kedua negara dalam melakukan reformasi birokrasi dapat menjadi modal penting untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan.
“Pertemuan bilateral ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang akan memperkuat hubungan Indonesia dan Kamboja, terutama di bidang tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur negara,” ujar Menteri Rini dalam keterangan pers, Rabu (29/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rini memaparkan agenda transformasi tata kelola publik Indonesia, termasuk langkah reformasi birokrasi yang mendukung pembangunan nasional dan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Indonesia juga membagikan pengalaman terkait delapan strategi prioritas transformasi tata kelola publik, termasuk penguatan pelayanan publik melalui pengembangan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan layanan omnikanal yang memudahkan masyarakat memperoleh layanan pemerintah.
Menurut Menteri Rini, ruang kerja sama Indonesia-Kamboja terbuka luas, mulai dari transformasi digital pemerintahan, pengembangan kompetensi aparatur, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan mutu pelayanan publik.
“Kerja sama dapat dilakukan melalui pertukaran pegawai, berbagi pengalaman, pengembangan kapasitas bersama, serta riset dan pelatihan. Kami percaya kerja sama antara Indonesia dan Kamboja akan memberikan pembelajaran bersama dan dampak positif jangka panjang bagi kedua negara,” kata Menteri Rini.
Sementara itu, HE Hun Many menjelaskan bahwa Kamboja saat ini tengah menjalankan modernisasi administrasi publik melalui Strategi Pentagon. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintah, memperkuat sistem rekrutmen aparatur, serta memperluas pemanfaatan teknologi dalam administrasi negara.
Hun Many menilai Indonesia memiliki pengalaman penting yang dapat menjadi referensi bagi Kamboja dalam mempercepat reformasi sektor publik. Sebaliknya, kedua negara juga dapat membangun pertukaran pengetahuan terkait pengelolaan aparatur dan pelayanan masyarakat.
Sejumlah kerja sama yang diusulkan meliputi pertukaran praktik terbaik pada layanan publik, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, kerja sama riset administrasi publik, serta program pembelajaran dan evaluasi bagi pegawai negeri.
Sebagai langkah konkret, Menteri Rini dan HE Hun Many menandatangani Joint Statement (JS) yang menjadi dasar eksplorasi kerja sama strategis kedua negara. Dokumen tersebut mencakup bidang reformasi birokrasi, manajemen kinerja dan kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, serta transformasi digital pemerintahan.
Penandatanganan JS tersebut menandai keseriusan Indonesia dan Kamboja dalam memperkuat hubungan bilateral, tidak hanya pada sektor ekonomi dan politik, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas pemerintahan yang menjadi fondasi pembangunan kedua negara. (red)
Be First to Comment