Diskusi dialektika demokrasi yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tajuk ‘Perkuat Digitalisasi hingga ke Pelosok, Senjata Ampuh Tekan Ketimpangan Pendidikan’ di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025). (Foto: narasipos.com)
JAKARTA, NP- Komisi X DPR berkomitmen dalam mengawasi program Digitalisasi Sekolah, Merdeka Belajar, dan Platform Merdeka Mengajar.
Penegasan disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dalam diskusi dialektika demokrasi yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tajuk ‘Perkuat Digitalisasi hingga ke Pelosok, Senjata Ampuh Tekan Ketimpangan Pendidikan’ di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
“Komisi X DPR akan terus memberikan masukan berbasis temuan lapangan di dapil masing-masing, khususnya dalam hal kendala digitalisasi,” tegas Lalu Hadrian yang hadir secara virtual.
Lebih jauh, Lalu Hadrian mengatakan Komisi X DPR RI mendukung penuh pemerataan sektor pendidikan melalui kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto. Digitalisasi dinilai penting guna memastikan anak-anak hingga pelosok Tanah Air melek internet.
“Komisi X DPR mendukung kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo 2 Mei 2025. Digitalisasi ini penting, untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak tertinggal dari kemajuan teknologi pendidikan,” ucap Anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II ini.
Di sisi lain, Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu menyatakan Komisi X DPR berkomitmen mengawasi anggaran pendidikan agar mendukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Indonesia.
“Mendorong agar Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, dan mitra kerja lainnya memprioritaskan pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat, dan pelatihan guru berbasis digital,” imbuhnya.
Komisi X DPR juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat debgan pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam memperluas digitalisasi pendidikan.
“Misalnya melalui program CSR atau kolaborasi dengan penyedia layanan internet atau platform edtech,” ucapnya.
Lalu Hadrian juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi guru, siswa, dan orang tua agar tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu menggunakan teknologi secara efektif.
Dia menekankan Komisi X DPR sangat mendukung peningkatan kompetensi digital guru melalui program PPG, Guru Penggerak, atau pelatihan mandiri berbasis digital.
Di forum sama, Pegiat Literasi dari Rumah Literasi 45, Andreas menilai program digitalisasi pendidikan merupakan kebijakan yang baik.
“Saya selaku pegiat literasi sangat tertarik terhadap gagasan beberapa tahun yang lalu yaitu pada saat pandemi covid 19 di mana pendidikan kita jemput,” ujar Andreas selaku Direktur Rumah Literasi 45.
Artinya, sambung dia, kendala-kendala proses pembelajaran seperti kasus pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu bisa diatasi dengan pembelajaran jarak jauh melalui digitalisasi pendidikan.
Namun, ia mengingatkan pentingnya kesiapan dari daerah-daerah terutama daerah yang masuk dalam wilayah 3T. Ketiadaan listrik, akses internet yang belum terjangkau menjadi kendala yang harus benar-benar diatasi pemerintah untuk mengatasi kendala dari program digitalisasi ini.
“Kesenjangan pendidikan di daerah terpencil merupakan tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, faktor utama tadi yang saya sebutkan,” ujar Andreas.
Senada, Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas juga menekankan kesiapan penyelenggaraan dari digitalisasi pendidikan ini.
“Digitalisasi dalam pendidikan itu suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari karena tuntutan zaman mau tidak mau, harus digitalisasi. Hanya saja kondisi infrastruktur khususnya listrik dan internet di daerah seperti yang disampaikan Pak Andreas tadi itu memang menjadi catatan saya juga,” ujarnya.
Oleh karena itu, Darmaningtyas menilai digitalisasi pendidikan bisa bermata dua, karena di satu sisi bisa membawa kemajuan pendidikan tetapi di sisi lain bisa memperlebar kesenjangan pendidikan antara sekolah-sekolah yang ada di perkotaan dengan yang ada di pedesaan terutama yang belum memiliki infrastruktur listrik dan internet.
Maka, Darmaningtyas mengingatkan yang harus dimitigasi oleh pemerintah, khususnya kementerian terkait adalah bagaimana digitalisasi ini tidak semakin memperlebar kesenjangan antara pendidikan di desa dengan di kota.
“Solusi saya adalah pemerintah harus mengalokasikan anggaran maupun komitmen dan sumber dayanya itu di daerah-daerah tadi itu pedesaan pesisir pelosok dan kepulauan. Supaya paling tidak, itu mendekatilah. Kalau mengejar atau sejajar dengan yang ada di perkotaan agak susah karena sifatnya memang sudah berbeda. Tetapi paling nggak itu mendekati,” pungkas Darmaningtyas.(har)
Be First to Comment