JAKARTA, NP – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) terus mematangkan persiapan penyelenggaraan angkutan laut dan penyeberangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pemeriksaan kelaiklautan ribuan kapal, penguatan fasilitas pelabuhan, peningkatan pelayanan penumpang, serta pengawasan keselamatan pelayaran menjadi fokus utama untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, selamat, tertib, dan lancar.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Nataru. Menurutnya, peningkatan mobilitas masyarakat pada masa libur akhir tahun harus diimbangi dengan kesiapan operasional armada dan pengawasan yang optimal.
Sebagai langkah konkret, Ditjen Hubla melaksanakan uji kelaiklautan terhadap 2.140 kapal pada 1–30 November 2026. Pemeriksaan meliputi peralatan keselamatan dan pemadam kebakaran, jalur evakuasi, kondisi mesin dan navigasi, hingga kesiapan awak kapal dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, pelaksanaan safety drill dan self inspection diperkuat guna memastikan seluruh prosedur keselamatan dipahami dan dijalankan dengan baik.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek keselamatan. Saya meminta seluruh UPT memastikan pemeriksaan dilaksanakan secara menyeluruh dan setiap temuan ditindaklanjuti. Kapal yang belum memenuhi persyaratan keselamatan tidak boleh dioperasikan,” tegas Samsuddin dalam keterangan pers, Rabu (4/11/2026).
Untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan, Posko Terpadu Angkutan Nataru direncanakan beroperasi mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Sementara itu, pemantauan data penyelenggaraan angkutan akan berlangsung hingga 8 Januari 2027. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi lintas instansi sekaligus sarana pemantauan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama masa angkutan.
Antisipasi Lonjakan Penumpang dan Cuaca Ekstrem
Mengantisipasi lonjakan penumpang, Ditjen Hubla menyiapkan optimalisasi armada melalui penyesuaian jumlah dan jadwal kapal, terutama pada rute-rute yang diperkirakan mengalami peningkatan permintaan. Kapal cadangan dan kapal negara juga disiagakan untuk mendukung pelayanan serta penanganan kondisi darurat.
“Optimalisasi tiket daring dan pencatatan manifest secara real-time juga diperkuat untuk mencegah kelebihan kapasitas serta memastikan jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas kapal,” ujar Samsuddin.
Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Nataru 2025/2026, jumlah penumpang angkutan laut mencapai 2,5 juta orang atau meningkat 33,60 persen dibandingkan periode sebelumnya. Bahkan, pada sejumlah rute tertentu, kebutuhan angkutan selama periode puncak mengalami peningkatan sekitar 50–60 persen dibandingkan kondisi normal.
Untuk mengantisipasi kepadatan, pengendalian arus penumpang dan kendaraan di kawasan pelabuhan dilakukan melalui pengaturan akses masuk, penerapan sistem satu pintu, optimalisasi buffer zone, serta koordinasi dengan instansi terkait.
“Operator pelabuhan juga dapat membatasi hingga menghentikan penjualan tiket apabila kapasitas kantong parkir penampungan telah terpenuhi,” jelas Samsuddin.
Selain lonjakan penumpang, kondisi cuaca ekstrem juga menjadi perhatian serius. Ditjen Hubla memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca dan kondisi perairan di berbagai wilayah.
Dalam kondisi tertentu, Syahbandar memiliki kewenangan menunda keberangkatan kapal apabila cuaca dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran.
“Keselamatan pelayaran harus tetap menjadi pertimbangan utama. Syahbandar berwenang menunda keberangkatan kapal apabila kondisi cuaca tidak memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran,” tegasnya.
Pemerintah Siapkan Stimulus Tarif
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan stimulus tarif untuk menjaga keterjangkauan biaya transportasi masyarakat selama periode Nataru 2026/2027.
Stimulus tersebut berupa diskon tarif dasar sebesar 30 persen bagi penumpang kelas ekonomi pada 25 trayek kapal penugasan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Program ini menargetkan sebanyak 414.630 penumpang untuk periode keberangkatan 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
Sementara itu, pada angkutan penyeberangan, pemerintah menyiapkan stimulus berupa penghapusan 100 persen komponen tarif jasa kepelabuhanan di 14 lokasi pelabuhan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendukung kelancaran mobilitas selama libur akhir tahun.
Samsuddin menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Hubla, operator kapal dan pelabuhan, pemerintah daerah, BMKG, TNI/Polri, Basarnas, hingga seluruh pihak terkait.
“Kami meminta seluruh operator memastikan kapal memenuhi persyaratan keselamatan, sementara petugas di lapangan harus melaksanakan pengawasan secara konsisten dan responsif. Kami juga mengimbau masyarakat membeli tiket melalui kanal resmi, mematuhi arahan petugas, dan mengikuti ketentuan keselamatan selama berada di pelabuhan maupun di atas kapal,” tutup Samsuddin. (red)
Be First to Comment