Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dengan tema “Kesejahteraan Sosial: Tujuan Nasional, Kenyataan, Tantangan dan Harapan” di Jakarta, Kamis (19/6/2025). (Foto: DNIKS)
JAKARTA, NP- Sejumlah program kesejahteraan sosial yang menyerap dana besar dinilai perlu pengawalan ketat agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien.
Untuk itu, pelibatan lembaga-lembaga yang berkompeten dengan isu-isu kesejahteraan sosial seperti Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) perlu terlibat secara aktif dalam pengawasannya sekaligus mengawal dana APBN 2025 yang digunakan untuk program kesejahteraan sosial tersebut.
Direktur Eksekutif Global Research on Economics, Advance Technology and Politics (GREAT) Institute, Syahganda Nainggolan mengungkapkan penggunaan APBN di sektor kesejahteraan sosial (kesos) sangatlah besar. Jumlah anggaran kesos itu mencapai Rp1000 triliun, sehingga penggunaan dana itu harus dikawal ketat.
“Isu kesejahteraan sosial memiliki perhatian khusus oleh pemerintah maupun publik, dapat dilihat bagaimana isu kesejahteraan sosial ini menjadi fondasi dalam pembahasan isu-isu lain seperti lingkungan, kesehatan, dan pendidikan,” ucap Syahganda Nainggolan dalam Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial bertema “Kesejahteraan Sosial: Tujuan Nasional, Kenyataan, Tantangan dan Harapan” di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Hadir dalam Konferensi Nasional yang diselenggarakan DNIKS itu antara lain Ketua Badan Pengarah DNIKS Fransiscus Welirang, Angota Badan Pengarah Hatta Taliwang, Ketua BPA DNIKS Siswadi Abdul Rochim, Ketua umum DNIKS A Effendy Choirie, Waketum DNIKS Zarman Syah dan Dian Novita Susanto.
Lalu Ketua DNIK Rudi Andries, Ali Nurdin Abdul Gani, Thamrin Ferly, Ihsanudin, A Eko Cahyono, Wakil Sekjen Sentot Janinto Mojo, Tetrie, Bendahara DNIKS Henny, serta Dewan Pakar DNIKS Dewanto Indra Krisnadi.
Syahganda menambahkan program kesejahteraan yang menyerap dana besar itu antara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), lalu pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan pembiayaan perumahan.
“Kita tahu anggaran MBG dalam satu hari sekitar Rp1 Triliun, berarti setahun mencapai Rp300 Triliun. Lalu, pembentukan ribuan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diperkirakan menelan permodalan Rp400 triliun, dan pembiayaan perumahan yang menelan dana sekitar Rp130 Triliun,” imbuhnya.
Lebih jauh Syahganda menjelaskan bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan isu yang sensitif, dilihat dari bagaimana interaksinya, apalagi persoalan ini didominasi oleh sentimen negatif, sebagai akibat dari ketidakpuasaan terhadap kondisi sosial yang ada.
“Terutama ketika isu kesejahteraan sosial membahas topik tentang pengangguran dan PHK yang berhubungan langsung dengan kesempatan ekonomi dan pemenuhuan kebutuhan dasar,” paparnya.
Terkait soal upah buruh, Syahganda mengaku ia pernah berdiskusi dengan tokoh buruh, Jumhur Hidayat yang mengungkapkan bahwa kenaikan upah buruh idealnya di kisaran 5 persen.
“Lalu, hal kenaikkan upah buruh itu diusulkan sebesar 5 persen, namun Prabowo memberikan kenaikan menjadi 6,5 persen. Tentu ini sebuah apresiasi yang tinggi, betapa besar perhatian Prabowo terhadap kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Diakui Syahganda, bahwa saat ini masih marak sentimen negatif terhadap Program Prabowo, disebabkan kurang terasanya dampak yang dihasilkan dari program-program tersebut.
“Hal ini patut menjadi perhatian dalam mengevaluasi kebijakan dan program-program pemerintahan kedepannya,” jelas jebolan ITB.
Berdasarkan analisis sentimen dari media berita dan media sosial yang dilakukan Great Institute, bahwa sentimen dari interaksi mengenai isu kesejahteraan sosial selama 30 hari (16 Mei-14 Juni 2025) terakhir dominan negatif.
Dominasi sentimen negatif disebabkan ketidakpuasaan terhadap kondisi sosial yang terjadi sekarang dan tidak terasanya dampak dari program-program pemerintah. Sentimen negatif mayoritas membahas tentang ancaman PHK, ketimpangan ekonomi, dan program-program pemerintah seperti MBG yang dipertanyakan manfaatnya.
Sementara itu, Ketua umum DNIKS, A Effendi Choirie menegaskan bahwa DNIKS sepakat dengan usulan agar mengkritisi implementasi terhadap penggunaan dana kesejahteran sosial tersebut.
“Ya, saya setuju, sehingga masyarakat tahu, apakah sudah tepat sasaran atau belum kepada rakyat yang berhak,” paparnya.
Lebih lanjut Gus Choi-sapaan akrabnya mengatakan bahwa program pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas. Karena itu, DNIKS memiliki program Asta Bhakti yang selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto.
Gus Choi mendorong program kebijakan pemberdayaan sosial dan pemberdayaan rakyat harus terus dikawal agar berjalan on the track.
“Dengan pemberdayaan sosial ini, warga diajak lebih kreatif dan mendorong mandiri dalam berusaha meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” tegas Gus Choi.(har)
Be First to Comment