JAKARTA, NP- Rapat paripurna DPR menyetujui RUU Tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (PDKJ) menjadi Usul DPR RI dan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Begitupun dengan Fraksi Partai Golkar yang juga mendukung persetujuan tersebut.
“Kami menilai diperlukan Revisi terhadap UU PDKJ, adapun revisi tersebut adalah di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 70A, Pasal 70B, Pasal 70C, dan Pasal 70D,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan usai menyerahkan pandangan Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna DPR RI ke 7 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Sebelumnya, Senin (11/11/2024) Badan Legislasi (Baleg) DPR telah sepakat Revisi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi usul inisiatif DPR. Semua fraksi partai menyepakati revisi UU DKJ dalam rapat yang digelar selama hampir lima jam mulai pukul 15.00 hingga pukul 20.00 WIB.
Lebih jauh Ahmad Irawan menjelaskan bahwa saat ini, Provinsi Jakarta sedang melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024.
“Permasalahannya bagaimana jika pada tahun 2025 atau tahun-tahun selanjutnya, Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota ditetapkan, apakah nomenklatur jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil pemilihan tahun 2024 seketika berubah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (Gubernur dan Wakil Gubernur PDKJ)?,” terangnya.
Begitu juga menurut Anggota Baleg DPR itu, bahwa pertanyaan yang sama juga berlaku terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Anggota DPRD) hasil pemilihan umum tahun 2024, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Anggota DPR) daerah pemilihan Provinsi Jakarta hasil pemilihan umum tahun 2024, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Anggota DPD) daerah pemilihan Provinsi Jakarta hasil pemilihan umum tahun 2024?
Politisi Muda Partai Golkar itu menambahkan bahwa tidak adanya pengaturan yang tegas dalam UU PDKJ mengenai nomenklatur jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, Anggota DPR, dan anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Jakarta hasil pemilihan umum tahun 2024 pada saat perubahan status kedudukan Provinsi Jakarta, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum pada saat UU PDKJ berlaku.
Untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut, lanjut Wawan-sapaan akrabnya, bahwa UU PDKJ perlu disempurnakan melalui perubahan dengan menambahkan beberapa pasal baru untuk menjamin agar perubahan kedudukan Provinsi Jakarta.
“Diikuti dengan perubahan momenklatur jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, Anggota DPR, dan anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Jakarta hasil pemilihan umum tahun 2024.”
Adapun penambahan empat pasal pada RUU DKJ itu, antara lain:
a.Pasal 70A ,”Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2024, dinyatakan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.”
b.Pasal 70B ,” Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota untuk daerah pemilihan Jakarta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 tahun 2024, dinyatakan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.”.
c.Pasal 70C ,”Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia daerah pemilihan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta I, II, dan III tahun 2024, dinyatakan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.,”
d.Pasal 70D ,”Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2024, dinyatakan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.(har)
Be First to Comment