Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dari sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani disaksikan para pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Foto: @ahmadmuzani2)
JAKARTA, NP- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran dalam sebuah rapat yang dihadiri seluruh pimpinan MPR.
“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai menerima Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Surat pengunduran diri Gibran juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Muzani menegaskan, setelah MPR RI menerima surat pengunduran diri maka segera memproses surat pengunduran diri Gibran tersebut. Dalam waktu dekat, Pimpinan MPR segera menggelar rapat gabungan.
“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” jelas Muzani.
MPR RI memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti. Proses itu berjalan sejak surat pengunduran diri diserahkan ke pimpinan MPR.
“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” ujar Muzani.
“Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” tegas Muzani. (har)
Be First to Comment