Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Foto: TV Parlemen)
JAKARTA, NP- Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap fakta perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat kerja Kapolri dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Suyudi menyatakan dugaan perintah penyadapan berasal dari mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Perintah diteruskan melalui sejumlah pejabat di lingkungan Mabes Polri sebelum akhirnya dilaksanakan oleh tim teknis.
Jenderal Listyo Sigit juga disebut sebagai pengguna akhir (end user) atas hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat, tokoh politik, tokoh ormas, pengusaha sampai media.
Selain pemberi perintah, hasil penyidikan juga menemukan fakta bahwa Jenderal Listyo Sigit diketahui sebagai end user atau penerima hasil penyadapan.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Kapolr Jenderal Suyudi.
Listyo Sigit, juga menggunakan hasil penyadapan ini menggerakkan orang lain melalui tindak pidana.
“Peran itu dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” kata dia.
Selain Listyo Sigit, juga terungkap peran Irjen Slamet Uliandi (SU) selaku Kadiv TIK Polri yang diduga menjadi pihak yang memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan hasil laporan penyadapan kepada Listyo Sigit.
“SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ungkap dia.
Berikutnya, jelas Suyudi, untuk tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) yang menjabat Plt Kabagmon, menjadi pihak yang menerima perintah penyadapan terhadap target yang diberikan oleh Listyo Sigit.
“EH yang menjabat sebagai Plt. Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” jelas dia.
Lalu untuk Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, terang Suyudi, berperan menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
“Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” terang dia.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” tegas Kapolri Jenderal Suyudi. (har)
Be First to Comment