MADIUN, NP – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun menertibkan 11 bangunan semi permanen yang berdiri di atas lahan aset perusahaan di Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis (12/11/2026). Jumlah tersebut melampaui target harian sebanyak 10 bangunan dari total 89 bangunan yang menjadi objek penertiban.
Penertiban berlangsung di sepanjang Jalan Raya Madiun–Nganjuk, tepatnya pada Km 132+700 hingga Km 134+000 lintas operasional Surabaya–Solo. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengamanan dan optimalisasi aset perusahaan sekaligus mendukung rencana pengembangan kawasan Rest Area Pajaran.
Lahan tersebut merupakan aset sah milik KAI berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (HP) Nomor 09 Tahun 1987 dan Nomor 10 Tahun 1987 dengan total luas sekitar lima hektare. Adapun objek penertiban mencakup 89 bangunan semi permanen yang berdiri di atas lahan seluas 13.067 meter persegi, dengan panjang kawasan sekitar 1.300 meter.
Nilai aset tanah dan bangunan yang menjadi objek penertiban tersebut tercatat mencapai Rp836.288.000.
Sebelum pelaksanaan pembongkaran, tim gabungan menggelar apel kesiapan, pengarahan keselamatan kerja (safety briefing), serta doa bersama yang dipimpin Manager Pengamanan (PAM) Daop 7 Madiun, Kombes Pol Sigit Nurochmat Hidayat, S.H., M.M. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penertiban berlangsung aman, tertib, dan sesuai prosedur.
Penertiban melibatkan jajaran manajemen KAI Daop 7 Madiun, antara lain Manager PAM, Manager Humas, Manager Penjagaan Aset, dan Manager Hukum. Turut hadir perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Polres dan Polsek Saradan, Koramil, Satpol PP, serta unsur pemerintah Kecamatan Saradan dan Desa Pajaran.
Manager PAM Daop 7 Madiun menekankan pentingnya koordinasi seluruh unsur yang terlibat dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Sebelum pembongkaran dilakukan, Manager Aset bersama perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan, persyaratan, dan dasar regulasi penertiban aset negara yang dikelola KAI.
Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan penertiban terhadap 89 bangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap setelah melalui proses sosialisasi dan penyampaian pemberitahuan kepada masyarakat terdampak.
“Penertiban terhadap total 89 bangunan semi permanen yang berstatus backlog persewaan dan pembayaran ini dilakukan secara bertahap dan telah melalui proses panjang. Untuk pelaksanaan hari ini (12/11), dari target 10 bangunan, alhamdulillah tim di lapangan berhasil merealisasikan penertiban sebanyak 11 bangunan,” ujar Tohari dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Menurut Tohari, sebelum penertiban dilaksanakan, KAI bersama dinas terkait Pemerintah Kabupaten Madiun telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga mengenai rencana pengembangan Rest Area Pajaran. Perusahaan juga telah menyampaikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3 sebagai bagian dari tahapan pemberitahuan.
Ia menambahkan, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara intensif turut mendukung kelancaran kegiatan. Proses pembongkaran di lapangan berlangsung kondusif dengan dukungan masyarakat serta berbagai unsur kewilayahan.
“Kami mengapresiasi dukungan warga dan sinergi luar biasa dari seluruh unsur kewilayahan, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, hingga pemerintah kecamatan dan desa. Pada prinsipnya warga memahami dan mendukung penertiban aset ini,” katanya.
Tohari menegaskan, KAI akan terus mengedepankan komunikasi yang baik dan pendekatan humanis dalam setiap kegiatan pengamanan aset perusahaan. Optimalisasi aset, lanjutnya, tidak hanya bertujuan menjaga kekayaan perusahaan, tetapi juga mendukung keselamatan perjalanan kereta api dan pemanfaatan lahan untuk kepentingan publik.
Melalui penertiban tersebut, KAI Daop 7 Madiun berharap pengelolaan aset perusahaan dapat semakin optimal sekaligus mendukung rencana pengembangan Rest Area Pajaran sebagai kawasan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. (red)
Be First to Comment