AHA didampingi tim kuasa hukum yang dipimpin Roni Prima Panggabean, S.H., M.H., bersama Nugra M.H. Sipayung dan Muhamad Rangga, S.H. (Foto Ist)
JAKARTA, NP – Konsumen perumahan YVE Habitat Limo berinisial AHA, didampingi kuasa hukumnya, mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu (11/11/2026). Kedatangan tersebut bertujuan memberikan keterangan sekaligus menyerahkan bukti tambahan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan pelanggaran hak konsumen dalam transaksi pembelian rumah di kawasan YVE Habitat Limo.
AHA didampingi tim kuasa hukum yang dipimpin Roni Prima Panggabean, S.H., M.H., bersama Nugra M.H. Sipayung dan Muhamad Rangga, S.H.
Kuasa hukum menyampaikan, dugaan permasalahan dalam transaksi perumahan tersebut tidak hanya dialami AHA. Berdasarkan penelusuran dan informasi yang diperoleh tim hukum, terdapat sejumlah konsumen lain yang diduga mengalami persoalan serupa, termasuk pembeli unit selain JJ.11.
Perkara tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/2417/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 8 April 2026.
Dalam laporan tersebut, pelapor mengadukan dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan/atau penggelapan, sebagaimana ketentuan Pasal 62 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Menurut keterangan kuasa hukum, persoalan bermula dari transaksi pembelian unit rumah yang ditawarkan PT YVE Habitat Limo kepada AHA berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani di hadapan notaris berinisial BH pada 29 September 2023 di Jakarta Selatan.
Namun, meskipun konsumen mengaku telah melunasi pembayaran lebih dari Rp1,2 miliar, proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan serah terima unit rumah belum terealisasi. Padahal, berdasarkan perjanjian, serah terima unit dijadwalkan pada 28 Agustus 2025.
Hingga laporan tersebut memasuki tahap penyidikan, menurut pihak pelapor, konsumen belum menerima unit rumah maupun realisasi hak-hak sebagaimana yang diperjanjikan.
Selain persoalan serah terima, kuasa hukum juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara materi promosi atau brosur pemasaran dengan kondisi pembangunan di lapangan. Mereka menyebut pembangunan perumahan tersebut belum rampung atau mangkrak. Bahkan, terdapat informasi mengenai sejumlah kontraktor dan pekerja yang diduga belum menerima pembayaran.
Kuasa hukum Roni Prima Panggabean menegaskan dukungannya terhadap visi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yakni “Polri Bersama Masyarakat”, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang merasa dirugikan.
Ia berharap penyidik Polda Metro Jaya dapat menuntaskan proses penyidikan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mendukung semangat Polri Bersama Masyarakat. Kami berharap perkara ini ditangani secara serius dan tuntas. Apabila berdasarkan hasil penyidikan ditemukan bukti yang cukup dan terpenuhi unsur pidananya, kami meminta penyidik segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum,” demikian penegasan kuasa hukum.
Dalam aspek hukum perumahan, kuasa hukum juga menyoroti ketentuan Pasal 134 juncto Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketentuan tersebut mengatur larangan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana diperjanjikan.
Pasal 151 undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana denda paling banyak Rp5 miliar bagi pihak yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 134.
Selain itu, kuasa hukum menilai aspek pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya juga perlu menjadi perhatian penyidik. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 KUHP.
Kuasa hukum berharap penanganan perkara ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, sekaligus menjadi perhatian bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pembelian properti.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai perkembangan penyidikan dan tanggapan dari pihak PT YVE Habitat Limo masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. (red)
Be First to Comment