Press "Enter" to skip to content

Kementan Percepat Penyerapan Telur Rp30 Miliar, Peternak Kecil Jadi Prioritas

Social Media Share
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyampaikan keterangan terkait percepatan penyerapan telur ayam ras senilai Rp30 miliar untuk membantu peternak dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. (Foto: Ist)

 

JAKARTA, NP – Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat penyerapan telur ayam ras senilai Rp30 miliar melalui Perum BULOG dan ID FOOD. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, untuk memperkuat penyerapan hasil produksi peternak sekaligus menjaga stabilitas harga telur di tingkat produsen.

Masing-masing BUMN pangan tersebut menyiapkan alokasi sebesar Rp15 miliar. Penyerapan diprioritaskan di sejumlah sentra produksi telur di Pulau Jawa, Lampung, dan Sulawesi Selatan yang saat ini mengalami tekanan harga. Program ini terutama menyasar peternak mikro dan kecil yang tergabung dalam koperasi maupun asosiasi.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan intervensi pemerintah diperlukan karena harga telur di sejumlah sentra produksi masih berada di bawah tingkat yang dibutuhkan peternak untuk menutup biaya produksi.

Hal tersebut disampaikan Agung dalam rapat koordinasi bersama BULOG, ID FOOD, Bapanas, Badan Gizi Nasional (BGN), serta perwakilan koperasi dan peternak di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

“Peternak mikro dan kecil, terutama yang tergabung dalam koperasi-koperasi, ini menjadi prioritas. Jangan sampai ada koperasi yang merasa tertinggal dan tidak bisa menikmati atau mendapatkan serapan telur dari program Rp30 miliar ini,” kata Agung dalam siaran pers, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, penyerapan telur diprioritaskan di daerah sentra produksi dengan harga pembelian minimal Rp24.000 per kilogram. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar sekaligus membantu memperbaiki harga jual telur di tingkat peternak.

“Rp30 miliar itu akan dilakukan penyerapan secara prioritas di daerah sentra telur dengan harga minimal Rp24.000 per kilogram,” ujarnya.

Dukungan terhadap langkah tersebut disampaikan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan. Ia mengapresiasi koordinasi lintas lembaga yang memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mendengar langsung persoalan peternak sekaligus merumuskan langkah perlindungan.

“Kami sangat mengapresiasi rapat hari ini karena kita mau mendengarkan keluhan dari teman-teman peternak dan memastikan mereka juga terlindungi. Jangan sampai peternak merasa pemerintah tidak hadir untuk mereka,” kata Hermawan.

Menurut dia, penyerapan telur harus dilakukan secara merata dan tidak hanya melibatkan pemasok yang selama ini sudah mendapatkan kesempatan. Peternak maupun koperasi yang belum terakomodasi perlu dilibatkan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.

Hermawan juga mengingatkan pentingnya kesiapan distribusi sebelum pengadaan dilakukan. Mengingat telur memiliki masa simpan relatif singkat, perusahaan harus memastikan ketersediaan pasar tujuan agar hasil penyerapan tidak menimbulkan persoalan baru dalam penyimpanan dan distribusi.

Direktur Pemasaran Perum BULOG, Rahmanto Amin Jatmiko, menjelaskan bahwa pengadaan telur menggunakan mekanisme komersial. Karena itu, proses pembelian harus disertai perencanaan saluran penjualan yang jelas.

Menurut dia, telur hanya memiliki masa simpan sekitar tujuh hingga 10 hari sehingga membutuhkan penanganan dan distribusi yang cepat.

“Jadi kalau semakin cepat kita bisa mendapatkan informasi ketersediaannya dan penyerapannya, kita langsung bisa siapkan anggarannya, kita bisa siapkan saluran penjualannya,” kata Rahmanto.

BULOG mencatat pengadaan telur sepanjang Januari hingga Oktober 2026 telah mencapai nilai sekitar Rp15 miliar. Untuk mendukung program tambahan, perusahaan kembali menyiapkan alokasi Rp15 miliar. Dalam rapat koordinasi tersebut, BULOG juga melaporkan telah memperoleh persetujuan internal sekitar Rp4,8 miliar untuk tahap awal pengadaan tambahan.

Sementara itu, ID FOOD telah memulai penyerapan telur sejak 27 Oktober 2026. Dalam lima hari pertama hingga 2 November, perusahaan mencatat realisasi pembelian sekitar Rp2,9 miliar atau setara 130 ton telur.

Penyerapan awal tersebut menjadi bagian dari langkah yang telah berjalan sebelum skema bersama BULOG dan ID FOOD mulai dilaksanakan pada 5 November 2026.

Direktur Komersial ID FOOD, Dwi Sutoro, mengatakan pengadaan telur juga dilakukan melalui mekanisme bisnis sehingga kepastian pasar menjadi pertimbangan utama sebelum pembelian dilakukan.

“ID FOOD memang skemanya bisnis. Kami membeli dan harus meyakinkan bahwa kami bisa menjual dan tidak rugi,” ujarnya.

ID FOOD berupaya mengoptimalkan alokasi anggaran Rp15 miliar hingga akhir November 2026. Untuk itu, perusahaan perlu memastikan titik pasokan dan pasar tujuan sehingga penyerapan dapat menjangkau peternak yang menjadi prioritas program.

Dari kalangan peternak, Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, mengapresiasi langkah BULOG dan ID FOOD dalam memperkuat penyerapan telur. Ia berharap gerakan tersebut tidak berhenti pada November, tetapi dapat berlanjut dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, maupun program pemerintah.

“Kami apresiasi sekali BULOG dan ID FOOD. Peternak masih butuh dibantu. Sebagai ketua asosiasi, harapan kami bulan November ini ada gerakan agar telur terserap untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Kalau BGN bisa sejalan penyerapannya, telur akan naik dengan sendirinya,” ujar Yudianto yang mengikuti rapat secara daring.

Senada, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera, Suwardi, mendorong agar penyerapan segera direalisasikan di sentra-sentra produksi. Menurutnya, keterlibatan koperasi dan kepastian pembelian menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak di tengah melimpahnya produksi.

“Ayo sama-sama menyukseskan program bersama. Produksi sudah melimpah. Kita di sini hadir untuk mencari solusi agar kami bisa bertahan dan harga telur bisa dikendalikan,” kata Suwardi.

Selain penyerapan telur, rapat koordinasi tersebut juga membahas percepatan distribusi jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penyaluran jagung ditargetkan rampung paling lambat 20 November 2026.

Kementan meminta BULOG dan koperasi mempercepat distribusi agar kebutuhan jagung peternak dapat segera terpenuhi. Ketersediaan pakan dengan harga terjangkau dinilai penting untuk menjaga biaya produksi sekaligus mendukung keberlangsungan usaha peternakan unggas.

Melalui penguatan penyerapan telur dan percepatan distribusi jagung, pemerintah berharap stabilitas usaha peternakan dapat terjaga. Koordinasi lintas lembaga serta pelibatan koperasi menjadi kunci agar intervensi pemerintah tepat sasaran, terutama dalam memberikan perlindungan dan kepastian pasar bagi peternak mikro dan kecil. (red)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *