Peserta mengikuti Workshop Public Speaking yang diselenggarakan Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI, Selasa (18/8/2026). Workshop ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas aparatur peradilan.(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI mempertajam kesiapan 58 satuan kerja dalam menghadapi evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Penguatan itu dilakukan melalui Workshop Public Speaking yang digelar Ditjen Badilum, Selasa (18/8/2026). Kegiatan yang dibuka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bambang Myanto tersebut diarahkan untuk membekali aparatur peradilan agar mampu menyampaikan program, inovasi, serta capaian pembangunan ZI secara jelas, tegas, dan meyakinkan.
Bambang menegaskan, pembangunan Zona Integritas tidak cukup hanya dengan menjalankan program. Setiap satuan kerja juga dituntut mampu menjelaskan perubahan dan hasil yang telah dicapai secara efektif.
“Yang sudah dikerjakan harus bisa disampaikan dengan baik. Program dan inovasi harus dapat dijelaskan secara tegas, lugas, dan sistematis,” ujar Bambang.
Menurut dia, kemampuan komunikasi menjadi bagian penting ketika satuan kerja mempresentasikan berbagai inovasi dan capaian di hadapan tim evaluasi maupun pemangku kepentingan. Karena itu, public speaking tidak boleh dipandang sekadar sebagai kemampuan berbicara, melainkan sebagai bagian dari kesiapan satuan kerja menghadapi proses evaluasi ZI.
Ditjen Badilum, kata Bambang, akan terus memberikan pendampingan kepada satuan kerja agar tidak hanya mampu menjalankan berbagai program perubahan, tetapi juga dapat menunjukkan hasilnya secara utuh.
“Jangan sampai apa yang sudah dilakukan dengan baik tidak tersampaikan dengan baik. Karena itu, kemampuan menyampaikan menjadi penting dalam proses evaluasi,” tegasnya.
Bambang berharap seluruh 58 satuan kerja yang mengikuti proses pembangunan Zona Integritas di lingkungan peradilan umum mampu memberikan performa terbaik dan memenuhi berbagai indikator yang dipersyaratkan untuk meraih predikat WBK maupun WBBM.
“Harapannya, 58 satuan kerja ini dapat meraih predikat WBK maupun WBBM,” kata Bambang.
Workshop tersebut sekaligus menegaskan komitmen Ditjen Badilum untuk mendorong perubahan yang tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi mampu ditampilkan melalui kinerja, inovasi, integritas, dan kualitas pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat. (red)
Be First to Comment