Suasana diskusi dalam The Indigo Network Meeting in Southeast Asia 2026 di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang kolaborasi dan berbagi praktik terbaik antarnegara terkait tata kelola digital serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) di sektor pemerintahan.(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Pemerintah terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di sektor publik. Penerapan AI di lingkungan pemerintahan dinilai menjadi komponen penting dalam mendukung inovasi dan efisiensi layanan publik sebagai bagian dari pengembangan pemerintah digital.
Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Cahyono Tri Birowo mengatakan data merupakan komponen utama dalam pengembangan AI. Karena itu, fondasi yang harus diperkuat ialah tata kelola data pemerintah agar semakin terintegrasi dan siap mendukung pemanfaatan AI.
Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan The Indigo Network Meeting in Southeast Asia 2026 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
“Pertemuan ini menjadi penting karena merupakan forum dari berbagai negara untuk berbagi praktik terbaik mulai dari kebijakan, kerangka kerja, hingga teknologi. Kemudian menjadi sarana memperkuat kolaborasi, serta mendorong pembelajaran terbuka dari keberhasilan dan pelajaran berharga satu sama lain,” ujar Cahyono Tri Birowo dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (21/5/2026).
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini tengah memperkuat Infrastruktur Publik Digital melalui sistem pertukaran data, identitas digital, dan pembayaran digital yang terintegrasi dengan Portal Layanan Digital Pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus mempertegas komitmen Indonesia dalam mengadopsi praktik terbaik global dan mempercepat konvergensi standar tata kelola digital yang modern, terbuka, dan akuntabel.
Menurut Cahyono, pemerintah digital bukan sekadar penggunaan teknologi dalam birokrasi, melainkan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari perumusan kebijakan, pemberian layanan, hingga pola interaksi negara dengan masyarakat. “Pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi target tertinggi kinerja pemerintah melalui pendekatan human-centered design in government,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola data dilakukan tidak hanya untuk memungkinkan transformasi pemerintah digital yang efektif, tetapi juga memastikan fondasi yang kuat dan bertanggung jawab bagi penerapan AI. Langkah tersebut mencerminkan komitmen Indonesia membangun ekosistem tata kelola yang koheren dengan data dan teknologi demi melayani masyarakat secara optimal.
“Transformasi digital tidak hanya tentang sistem yang lebih cerdas, melainkan harus menanamkan rasa empati ke dalam pelayanan publik. Kami ingin menciptakan fondasi digital yang inklusif, interoperabel, dan berdaulat untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, arahan Presiden RI terkait penggunaan government technology diarahkan untuk mengatasi kebocoran anggaran, inefisiensi, hingga manipulasi administratif melalui sinkronisasi kementerian dan lembaga dalam satu jaringan.
Pada kesempatan yang sama, Head of the Digital Government Unit INDIGO OECD Marco Daglio mengatakan penggunaan AI dapat membantu meningkatkan produktivitas, daya tanggap, dan akuntabilitas pemerintah. Dalam pemerintahan, AI dinilai mampu menghadirkan proses layanan yang otomatis, efisien, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjadi ruang untuk saling mempelajari perkembangan digital di masing-masing negara. Karena memang teknologi bukan tujuan dari pemerintah, melainkan bagaimana melayani masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Marco mengingatkan adanya sejumlah risiko dalam implementasi AI di pemerintahan, seperti persoalan etika akibat data yang tidak memadai atau bias, penyalahgunaan AI, hingga kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Selain itu terdapat pula risiko operasional, seperti keamanan siber, ketergantungan berlebihan terhadap AI, dan penurunan kualitas pekerjaan.
“Risiko-risiko tersebut harus diperhatikan dan dicari solusinya, salah satunya melalui forum berbagi seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu, Deputy Minister of AI Government Ministry of the Interior and Safety (MOIS) Korea Kyu Chul Hwang menegaskan pemerintah tidak memiliki pilihan selain melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui pemanfaatan AI.
Menurutnya, AI menjadi inti transformasi digital agar kebijakan publik dapat berjalan lebih efisien dan terpersonalisasi sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, AI juga dinilai mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan inklusif. (red)
Be First to Comment