Gambar Ilustrasi, Lembaga Riset NEXT Indonesia.
JAKARTA, NP — Memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah kembali menguji ketahanan ekonomi Indonesia.
Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026 mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga melampaui US$100 per barel untuk jenis West Texas Intermediate (WTI).
Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko mengatakan pemerintah perlu mewaspadai dampak tersebut, namun tidak perlu panik karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki daya tahan yang cukup kuat.
“Melihat eskalasi yang terjadi, kita harus waspada namun tidak perlu panik berlebihan karena APBN kita memiliki daya tahan yang cukup solid,” kata Christiantoko di Jakarta, Minggu (15/3).
Ia menjelaskan, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$1 per barel berpotensi meningkatkan belanja negara untuk subsidi dan kompensasi energi hingga Rp10,3 triliun.
Namun di sisi lain, penerimaan negara dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat sekitar Rp3,5 triliun.
“Artinya, setiap kenaikan ICP US$1 per barel diperkirakan memperlebar defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun,” ujarnya.
Berkaca pada pengalaman konflik Rusia–Ukraina pada 2022, harga minyak dunia cenderung mencari titik keseimbangan baru setelah lonjakan awal.
Saat itu, rata-rata harga minyak dunia dalam enam bulan pertama perang mencapai US$104,4 per barel atau naik sekitar 21,66 persen.
Jika skenario kenaikan serupa terjadi dalam konflik Iran-AS selama enam bulan ke depan, harga minyak diperkirakan bisa mencapai sekitar US$85,2 per barel dari asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
Berdasarkan simulasi tersebut, defisit APBN 2026 yang sebelumnya diproyeksikan Rp689,2 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi meningkat menjadi Rp740,7 triliun atau sekitar 2,88 persen dari PDB.
Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal defisit 3 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Christiantoko mengingatkan risiko yang lebih besar muncul apabila harga minyak dunia naik hingga 35 persen dalam enam bulan. Dalam kondisi tersebut, defisit APBN berpotensi menembus batas 3 persen.
Kunci Menjaga Ketahanan APBN
Untuk menjaga ketahanan fiskal, Christiantoko menyarankan pemerintah melakukan efisiensi belanja operasional kementerian dan lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Ia juga menyoroti belanja barang dan jasa yang meningkat hingga Rp141,8 triliun pada 2026 sebagai ruang yang memungkinkan untuk dilakukan penghematan.
Selain itu, reformasi subsidi energi dinilai mendesak karena distribusi subsidi saat ini masih belum tepat sasaran.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, potensi subsidi LPG yang tidak tepat sasaran mencapai Rp44,8 triliun dan subsidi BBM Rp88,7 triliun.
“Jika total Rp133,5 triliun ini dapat dialihkan secara tepat, APBN kita akan jauh lebih kokoh,” ujar Christiantoko.
Ia juga mendorong optimalisasi hasil investasi negara melalui BUMN dan lembaga pengelola investasi seperti Danantara untuk menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih stabil.
Selain faktor kebijakan ekonomi, Christiantoko menilai kepercayaan publik juga menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Pemerintah perlu menunjukkan sikap berbagi beban secara nyata, misalnya melalui efisiensi fasilitas pejabat, penegakan hukum terhadap korupsi, serta kebijakan yang adil di lapangan,” katanya.
Menurutnya, jika langkah tersebut diikuti penegakan hukum yang konsisten, dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah akan semakin kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi global. (red)
Be First to Comment