Press "Enter" to skip to content

SIPD Terobosan Penting Pencegahan Korupsi di Daerah

Social Media Share

JAKARTA, NP- Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi anggaran dan program di pemerintahan daerah. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari desa hingga pusat yang dapat diawasi setiap waktu.

Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sekaligus Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa SIPD menjadi kunci untuk mencegah korupsi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

“SIPD ini merupakan salah satu terobosan penting dalam Stranas PK,” kata Pahala Nainggolan dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema‘Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi’, Senin (28/8/2023).

Pahala menjelaskan SIPD bukan hanya menyambungkan perencanaan program sampai laporan keuangan, tetapi juga juga memuat data-data laporan keuangan di tingkat terbawah hingga teratas, yakni mulai dari desa, kabupaten, provinsi, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Keuangan.

Hal ini, menurut Pahala, bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah secara menyeluruh. Dengan menghubungkan laporan keuangan dari semua level pemerintahan, pemerintah dapat melihat kondisi keuangan secara lebih komprehensif.

Sebelum ada SIPD, sambung dia, setiap daerah memiliki sistem informasinya sendiri-sendiri. Akhirnya, karena sistemnya sendiri-sendiri membuat pengelolaan anggaran daerah menjadi kurang efektif dan efisien. Sehingga rawan terjadinya korupsi dan penyelewengan.

“Kurangnya integrasi data juga membuat pengawasan anggaran daerah menjadi lebih sulit. Masyarakat dan lembaga pengawas kesulitan untuk mengakses data anggaran dan program daerah secara lengkap dan akurat,” ucap Pahala.

Kendati SIPD memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, ia mengaku masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi.

Salah satu tantangan itu adalah masih rendahnya literasi digital masyarakat. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang cara menggunakan SIPD untuk mengakses data anggaran dan program daerah.

“Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat aparat pengawasan internal pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran dan program daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien,” tegasnya.

Efisiensi Anggaran Pemda

Di forum sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengungkapkan peran SIPD yang memiliki berbagai manfaat, salah satunya adalah menghemat anggaran daerah.

“Sebelum adanya SIPD, setiap daerah memiliki sistem informasinya sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan duplikasi sistem dan pemborosan anggaran. Dengan adanya SIPD, sistem-sistem informasi daerah yang duplikatif dapat dihapus,” ujar Agus Fatoni.

Ia mencontoh, berdasarkan data dari Kemendagri, ada sekitar 15 sistem informasi daerah yang dapat dihapus setelah ada SIPD. Sistem-sistem tersebut antara lain; sistem perencanaan dan penganggaran daerah, sistem penatausahaan keuangan daerah, hingga sistem akuntansi daerah.

“Penghapusan 15 sistem informasi di 549 Pemda ini dapat menghemat anggaran hingga Rp7,5 triliun. Hal ini dikarenakan setiap daerah harus membayar biaya operasional untuk setiap sistem informasi yang dimilikinya,” ujarnya.

Penghapusan ini juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Hal ini dikarenakan data dan informasi dari berbagai sistem informasi daerah dapat terintegrasi dalam satu sistem, sehingga tidak perlu lagi dipindahkan secara manual.

Sampai saat ini, Fatoni menyebut SIPD telah digunakan oleh 531 daerah sejak tahun 2019 untuk menyusun APBD 2020. Pada awalnya, SIPD hanya digunakan oleh beberapa daerah secara terbatas.

“Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan SIPD semakin meluas. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah,” sebutnya.

Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Integrasi data seperti SIPD ini juga penting salah satunya dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Plt Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki menekankan perlunya pendekatan yang tidak biasa dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya lewat integrasi data.

“Data yang terintegrasi sangat penting untuk memastikan bahwa program-program pengentasan kemiskinan ekstrem berjalan dengan efektif dan efisien,” ujarnya.

Oleh karenanya, SIPD menjadi angin segar dalam mewujudkan transformasi data menuju satu data Indonesia. Transformasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber.

Menurut Maliki, SIPD juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran dengan menerapkan tagging, atau penandaan, pada data anggaran.

“Dengan tagging, data anggaran dapat diklasifikasikan secara lebih akurat dan mudah dicari. Hal ini dapat meningkatkan transparansi anggaran, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memahami data anggaran,” tegas Maliki.(dito)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *