JAKARTA, NP- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan proses demokrasi Indonesia semakin hari makin terasa kuat dan matang berkat peran banyak lembaga negara, termasuk DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Sebagai DPR mitra kerja pemerintah, menurutnya DPR telah melakukan check and balance terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif untuk memastikan semua hal yang dijalankan pemerintah benar-benar bermanfaat pada kepentingan rakyat. Sehingga menjadikan Indonesia ke depan semakin sejahtera, adil, dan makmur.
“Karena publik punya harapan yang tinggi tentang peran parlemennya,” ucap Indra Iskandar dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju’ di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Produktifitas DPR tersebut, menurut Indra sangat terasa dalam perjalanan tiga tahun lebih selama masa pandemi Covid-19. 3 fungsi yang dimiliki DPR yaitu fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi benar-benar dijalankan untuk memperoleh hasil maksimal.
“Saya mengikuti betul bagaimana alat-alat kelengkapan dewan itu melakukan kegiatan-kegiatan rapat kerja. Bukan hanya sampai sebatas siang atau sore yang dibatasi dalam kesepakatan-kesepakatan. Beberapa komisi (di DPR) itu bahkan rapat sampai adzan subuh,” ungkap Indra.
Kerja-kerja legislator itu, menurutnya dapat maksimal karena didukung oleh Kesetjen DPR RI sebagai supporting system atau sistem pendukung.
Menurut Indra, seperti tarikan nafas. Maka tarikan nafas Kesetjenan DPR RI harus sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh Anggota DPR RI.
“Tentu Sekretariat Jendral DPR yang di dalamnya kami adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari kegiatan DPR. Tarikan nafas kami tentu harus sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh Dewan. Dewan bekerja pada bagian depan, kami ada di belakang di dapur untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan dilakukan,” ujarnya.
Sehingga ketika anggota Dewan bekerja pada bagian depan, Kesetjenan harus mampu mengikuti dan terus mendukungnya di belakang.
“Di DPR ini kan ada front stage dan back stage. Kami, Sekretariat Jenderal, berada di back stage, di dapur. Dan DPR berada di depan, dan tentu dalam mendukung parlemen modern ini, kami terus menguatkan SDM dengan juga birokrasi yang semakin jaya, semakin berdaya guna, makin lincah agar tantangan mengenai parlemen modern ini dapat terjawab dan itu kami sudah buat juga road map untuk dukungan parlemen modern,” terang Indra.
Di forum sama, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan untuk mengukur efektifitas peran DPR RI dalam mengawal proses demokrasi bisa dilihat dengan membandingkan dengan negara-negara lain di belahan dunia.
Politisi Partai Gerindra ini mengakui ternyata memang tidak mudah merawat proses demokrasi sesuai harapan. Harus ada komitmen untuk merawatnya. Karena kalau tidak, ada kecenderungan terjadinya absolutisme kekuasaan. Dan kecenderungan itu, menurut Fadli akan selalu ada.
Ia mencontoh, perkembangan di banyak negara terutama negara-negara di benua Afrika, juga di negara-negara Amerika latin dan negara-negara lain.
“Banyak di negara-negara Afrika kalau kita lihat, di Burkina Faso misalnya. Saya baru kemarin dari Pantai Gading itu juga seperti itu, ada kecenderungan, yang sudah dua kali masa jabatan (pemerintahan) selalu ingin ada tiga kali,” ungkap Fadli.
Oleh karena itu, DPR sebagai representasi pemegang kekuasaan legislatif dari 3 cabang kekuasaan yang ada dalam teori Triaspolitika yaitu kekuasaan eksekutif (pemerintah), kekuasaan legislastif (parlemen/DPR) dan kekuasaan yudikatif (lembaga peradilan), menurut Fadli menjadi pilar sangat penting dalam menentukan maju mundurnya proses demokrasi.
“Karena DPR punya tugas-tugas yang sudah konvensional, disamping 3 (cabang kekusaan) itu, ada juga diplomasi parlemen. Dan selain itu adalah bagaimana membuat satu keseimbangan antara kontrol dari partai politik dan kontrol terhadap eksekutif,” terang Fadli.
Dari situ, sambung dia, semua pihak bisa menimbang sejauh mana terjadi check and balance (keseimbangan), apakah terjadi check and balance terhadap keputusan-keputusan itu yang merefleksikan kepentingan rakyat atau tidak. “Saya tidak ingin menjawab karena partai saya berada di dalam koalisi pemerintahan,” kelakar Fadli.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid mengingatkan selama tujuan berdemokrasi belum tercapai secara baik, maka institusi-institusi demokrasi termasuk DPR RI juga tidak akan berjalan baik.
Karena sejatinya berdemokrasi itu adalah cara untuk mencapai tujuan bernegara sesuai dengan Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta ikut serta dalam ketertiban dunia.
Namun, kondisi yang dialami saat ini adalah adanya distrust (ketidakpercayaan) antar lembaga negara. Tiap lembaga negara merasa paling berwenang yang berakibat tidak adanya komunikasi dan koordinasi sebagai upaya mencapai tujuan secara bersama-sama.
“Nah di sinilah yang dibutuhkan dalam kerja-kerja DPR ke depan. Saya pikir patut kita terus tingkatkan kebersamaan. Bahwa semua kelembagaan negara yang ada itu harus bekerja sama, bukan untuk saling menguatkan kewenangannya masing-masing. Itu penting menurut saya,” tegas Jazilul yang juga Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selain 3 narasumber tersebut, diskusi juga menghadirkan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah dan Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi.(dito)
Be First to Comment