Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan pimpinan Komisi III DPR lainnya menggelar konferensi pers usai rapat kerja Komisi III DPR dengan pemerintah yang menyepakati RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Foto: narasipos.com)
JAKARTA, NP- DPR dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Kesepakatan diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Rapat yang mengagendakan pengambilan keputusan tingkat I itu juga menyepakati pembahasan lebih lanjut untuk pengesahan RUU Perampasam Aset akan disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026.
Dalam rapat yang berkembang, delapan fraksi yabg ada di DPR RI menyampaikan pandangan mini fraksi. Seluruh fraksi sepakat RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
Usai pemandangan mini fraksi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan semua perwakilan fraksi yang ada di Komisi III DPR.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkah II yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan astet Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna dpr yang terdekat, setuju?” ujar Dasco saat pengambilan keputusan
“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.
Sementara itu, Ketua Panja RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya Habiburokhman menjelaskan Komisi III DPR telah membahas bersama pemerintah 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.
Komisi III DPR juga telah menggali saran, aspirasi dan masukan masyarakat serta ahli. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset yang partisipatif dan berkeadilan.
Habiburokhman memaparkan 10 hasil pokok pembahasan RUU Perampasan Aset. Pertama adalah mengenai judul, prinsip dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai dan kriteria perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Masuk di dalamnya tindak pidana penipuan atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.
“Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” sambung Habiburokhman.
Ketiga, penegasan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundangan.
“Empat, pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan,” jelas Habiburokhman.
Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
“Enam, jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak,” jelas Habiburokhman.
Ketujuh, RUU Perampasan Aset mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana dilakukan badan yang berkompeten dalam rangka mengelola aset secara profesional dan akuntabel.
“Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya,” katanya.
Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
“Sepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” tegas Habiburokhman. (har)







Be First to Comment