Wakil Ketua Perkumpulan Nusantara Utama Cita (NU Circle) Ahmad Rizali (batik/kopiah) saat membuka Program pelatihan Tadris Matematika. Program ini merupakan pelatihan numerasi bagi guru sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtida’iyah (MI) yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru dalam membangun strategi pembelajaran matematika secara lebih bernalar, kontekstual, sederhana dan mendasar. (Foto: NU Circle)
JAKARTA, NP- Masyarakat Profesional Santri kembali mengingatkan Presiden Prabowo Subianto tentang buruknya hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang menunjukkan rendahnya kompetensi literasi dan numerasi anak Indonesia.
Buruknya kompetensi ini menyebabkan negara berpotensi mengalami kerugian secara ekonomi finansial sebesar Rp224,7 triliun per tahun atau Rp1.123,4 triliun selama lima tahun hingga 2029.
Peringatan ini disampaikan Wakil Ketua Perkumpulan Nusantara Utama Cita (NU Circle) Ahmad Rizali dalam renungan akhir tahun 2025 di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
“Ini peringatan serius untuk Presiden Prabowo. Jika Presiden masih menyepelekan urusan literasi dan numerasi siswa Indonesia, ingat kerugian ekonomi Indonesia sebesar Rp224,7 triliun per tahun. Artinya selama periode kepemimpinan Prabowo, selama lima tahun, bisa tembus Rp1.123,4 triliun. Menteri Keuangan Purbaya juga harus melihat fakta ini. ‘Kas negara’ bisa digerogoti oleh rendahnya nalar siswa,” tegas Ahmad Rizali.
Angka yang disampaikan Ahmad Rizali merujuk laporan dari World Literacy Foundation tahun 2022. Dalam laporan berjudul The Economic and Social Cost of Illiteracy tersebut, kerugian akibat illiteracy (buta membaca dan buta matematika) diasumsikan sebesar 1,2% dari GDP Indonesia.
Indonesia dikategorikan sebagai negara emerging (menuju negara maju) dengan GDP sebesar USD 1,121 triliun (tahun 2022). Tahun 2025, GDP Indonesia naik sebesar USD 1,54 triliun. Perhitungan ini berdasarkan formula yang direkomendasikan UNESCO dan digunakan WLF dalam menyusun laporan.
Ahmad Rizali menilai, pemerintahan Presiden Prabowo belum melakukan revolusi pendidikan atau perubahan secara mendasar untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kebijakan revolusioner di bidang pendidikan. Bukan kebijakan tambal sulam. Anggaran untuk melakukan perubahan mendasar itu tersedia dan dijamin UUD 1945 sebesar 20% dari APBN. Sayangnya anggaran tersebut dibelokkan untuk program makan bergizi. Pemerintah masih memprioritaskan isi perut bergizi tapi isi otak tetap saja kurang gizi,” imbuhnya.
Ahmad Rizali tidak menolak program MBG. Seharusnya, katanya, program isi perut bergizi harus paralel dengan program isi otak bergizi. Jangan sampai badan sehat, nalarnya stunting. “Ini jauh lebih berbahaya,” sergahnya.
Menurutnya, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang melakukan kebijakan terobosan bernama pembelajaran mendalam atau deep learning.
“Kebijakan pembelajaran mendalam boleh jadi bisa menjadi solusi jangka panjang asalkan dipraktikkan secara nyata di dalam kelas. Bukan hanya dibahas dalam seminar dan Diklat saja,” katanya.
Dampak Ekonomi Akibat Illiterasi
Selama reformasi, menurut Ahmad Rizali, siswa Indonesia mengalami buta membaca dan buta matematika secara serius hingga hari ini. Bahkan program Merdeka Belajar yang digadang bisa memerdekakan buta membaca dan buta matematika, ketika diuji dalam Tes Kompetensi Akademik, hasilnya semakin jeblok.
Buta membaca bukan berarti buta huruf. Buta matematika juga bukan siswa tidak menguasai operasi matematika (tambah kurang kali bagi) secara sederhana. Illiterasi baik membaca maupun matematika ditafsirkan sebagai ketidakmampuan menggunakan keterampilan membaca, menulis, dan numerasi dalam kehidupan sehari-hari.
“Dampaknya tidak hanya personal tetapi meluas ke keluarga, komunitas, dan ekonomi nasional secara keseluruhan,” imbuh Rizali.
Kerugian ekonomi Indonesia akibat terpuruknya kompetensi literasi dan numerasi siswa Indonesia mencakup hal-hal antara lain efisiensi tenaga kerja, produktivitas, dan peluang pertumbuhan ekonomi yang hilang karena rendahnya keterampilan literasi di populasi.
Menurut World Literacy Foundation, orang atau pekerja yang berliterasi rendah cenderung memiliki pendapatan 30-42% lebih rendah dibandingkan pekerja yang berliterasi tinggi. Pekerja yang berliterasi rendah juga menyebabkan produktivitas perusahaan menurun serta berbiaya tinggi.
Pekerja berliterasi rendah menyebabkan terjadinya loss bisnis dan manajemen. Perusahaan dan organisasi menghadapi biaya operasional lebih tinggi akibat kekeliruan komunikasi, waktu yang hilang, dan biaya pelatihan berulang.
Tak hanya itu, pekerja berliterasi rendah juga akan meningkatkan biaya sosial. Pekerja berliterasi rendah cenderung menghadapi masalah kesehatan dan masalah lain akibat tidak memahami informasi medis, nutrisi atau panduan kesehatan. Hal ini akan meningkatkan biaya kesehatan pekerja.
Orang berliterasi rendah juga lebih rentan tidak bisa keluar dari siklus kemiskinan. Mereka kesulitan memperoleh pekerjaan bernilai tambah tinggi dan pendapatan yang lebih stabil. Rendahnya literasi juga berakibat pada terjadinya ketidaksetaraan sosial, selalu bergantung pada bantuan sosial, dan berpotensi pada meningkatnya tindak kriminalitas.
Ahmad Rizali meminta Presiden Prabowo segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang peningkatan kompetensi literasi dan numerasi dengan anggaran setara dengan anggaran MBG atau berbagi dengan anggaran MBG.
“MBG harus berbagi anggaran untuk menyehatkan nalar dan otak siswa. Jangan sampai badan sehat, nalar sakit. Inpres peningkatan mutu literasi dan numerasi adalah kebijakan revolusioner,” tandasnya.
Sementara itu, World Literacy Foundation merekomendasikan selain pendidikan anak dalam meningkatkan literasi membaca dan matematika secara sungguh-sungguh (dan revolusioner), penting juga dilakukan program literasi dewasa dan pendidikan orang tua.
Intervensi dini terhadap anak yang berisiko tidak literat juga harus dilakukan baik melalui taman bacaan anak maupun program remedial. Lembaga internasional itu juga meminta negara mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program peningkatan literasi dan numerasi ini serta melibatkan kaum perempuan dan anak di daerah terpencil dan terluar.(har)
Be First to Comment