Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri acara Penyerahan Bantuan kepada Daerah Terdampak bersama Pimpinan MPR RI di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).(Foto: Ist)
BANDA ACEH, NP – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa pemulihan pascabencana di 52 kabupaten/kota menunjukkan progres yang signifikan. Meski masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan penanganan lanjutan, secara umum kondisi di sebagian besar wilayah terdampak telah kembali normal.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara Penyerahan Bantuan kepada Daerah Terdampak bersama Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).
Tito menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan anggaran sebesar Rp4,7 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung proses pemulihan pascabencana. Anggaran tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Untuk mengoptimalkan percepatan pemulihan, Tito meminta dukungan jajaran pimpinan MPR RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya terkait kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).
“Anggaran TKD ini kami mohon dukungan dari MPR dan DPR. Presiden telah menyampaikan bahwa transfer ke daerah di tiga provinsi terdampak bencana dikembalikan seperti tahun 2025. Dampaknya sangat besar,” ujar Tito dalam keterangan pers.
Dengan dinormalisasikannya anggaran TKD, ia meyakini progres pemulihan pascabencana akan berjalan lebih optimal. Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk melengkapi berbagai kebutuhan pemulihan, termasuk pengadaan mebeler serta perbaikan infrastruktur publik dan pemerintahan.
Lebih lanjut, Tito menuturkan bahwa selama menjalankan tugas sebagai Kasatgas PRR, pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain rapat koordinasi rutin dengan kementerian dan lembaga terkait, kunjungan langsung ke lokasi terdampak, penyaluran bantuan, inventarisasi kebutuhan daerah, hingga pembahasan dashboard data Satgas PRR Pascabencana Wilayah Sumatera.
“Di Kemendagri terdapat Posko Gabungan yang melibatkan berbagai instansi. Satgas juga secara rutin melakukan pertemuan daring dengan jajaran pemerintah daerah, baik Sekda, Kepala BPBD, dinas sosial, dan lainnya, untuk melakukan pembaruan data secara berkala,” kata Tito.
Ia berharap pemerintah daerah yang belum menyampaikan data kondisi wilayahnya segera mengirimkan laporan tersebut. Menurutnya, data menjadi kunci utama dalam penanganan pascabencana yang komprehensif dan terintegrasi. Data tersebut juga akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna mencegah terjadinya penumpukan maupun ketidaksesuaian data.
“Ini mekanisme bottom up yang sangat bergantung pada kecepatan pemerintah daerah. Setiap minggu kami lakukan rapat daring. Selain kecepatan dari Pemda, validasi oleh BPS juga penting agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tandasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, A.M. Akbar Supratman, jajaran pimpinan MPR RI, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya. (red)
Be First to Comment