JAKARTA, NP — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat praktik pemerintahan terbuka atau open government sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi dalam pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat bertemu dengan jajaran Open Government Partnership (OGP) di Jakarta, Rabu (27/8/2025). Menurut Rini, praktik pemerintahan terbuka perlu menjadi bagian dari transformasi kelembagaan dan digital yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Open government bukan sekadar prinsip, melainkan agenda transformasi untuk membangun kepercayaan, memperkuat akuntabilitas, dan memposisikan Indonesia sebagai pemimpin dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif,” ujar Rini dalam keterangan resminya.
Sejumlah langkah strategis telah dilakukan pemerintah dalam mendukung agenda tersebut. Di antaranya adalah integrasi 43 lembaga non-struktural, penyederhanaan struktur birokrasi dengan memangkas jumlah eselon, serta peningkatan peringkat Indonesia dalam E-Government Development Index.
Efisiensi juga dicapai melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berhasil menghemat anggaran negara dan daerah hingga Rp 128,5 triliun dalam dua tahun terakhir. Selain itu, pemerintah telah membentuk ribuan unit layanan percontohan dan mengembangkan Mal Pelayanan Publik, baik secara fisik maupun digital, di berbagai daerah.
Indeks Reformasi Birokrasi nasional menunjukkan tren positif dalam satu dekade terakhir. Pada 2024, skor reformasi birokrasi untuk kementerian/lembaga mencapai 82,98, provinsi 74,63, dan kabupaten/kota 69,46.
Rini menambahkan, prinsip-prinsip open government telah diintegrasikan dalam berbagai layanan publik berbasis siklus hidup masyarakat, mulai dari kelahiran hingga kematian. Transformasi ini juga diarahkan agar selaras dengan standar internasional.
Sementara itu, Chief Executive Officer OGP Aidan Eyakuze menyatakan, Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang dikunjungi OGP untuk melihat langsung praktik pemerintahan terbuka. Menurut dia, Indonesia menjadi contoh penting bagi negara-negara lain di kawasan.
“Kami ingin melihat bagaimana masyarakat sipil dapat menjadi mitra pemerintah dalam memperluas pelaksanaan rencana aksi nasional open government di Indonesia,” kata Eyakuze.
Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan peran dalam kemitraan OGP, baik di tingkat regional maupun global, melalui penguatan kolaborasi strategis serta pengarusutamaan nilai-nilai pemerintahan terbuka dalam reformasi birokrasi.(red)
Be First to Comment