Pemerintah gelar rapat koordinasi.(Ist)
JAKARTA, NP — Pemerintah terus mematangkan rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai bentuk penguatan tata kelola pelayanan ibadah haji dan umrah. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengikuti rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Rapat tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pembentukan kelembagaan baru berjalan secara efektif, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan amanat dari perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kementerian ini nantinya akan mengonsolidasikan sejumlah kewenangan yang selama ini tersebar di berbagai unit, seperti Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), serta unit pelaksana teknis di kantor wilayah Kementerian Agama.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan, konsolidasi kelembagaan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada jamaah. Dengan struktur baru yang lebih ramping, birokrasi diharapkan dapat dipangkas sehingga proses pelayanan menjadi lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah.
“Harapan kita bersama, Kementerian Haji dan Umrah dapat dirancang dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga benar-benar menghadirkan peningkatan kualitas layanan bagi jamaah,” ujar Purwadi dalam keterangannya.
Selain penataan struktur, pembahasan juga menyoroti pentingnya kejelasan dalam mekanisme pengawasan dan pengaturan peralihan pegawai. Status sumber daya manusia menjadi salah satu aspek krusial agar proses transisi menuju kementerian baru dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu layanan yang telah berjalan.
Pemerintah berharap, dengan terbentuknya kementerian ini, pelayanan ibadah haji dan umrah di Indonesia semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.(red)
Be First to Comment