Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memimpin rapat Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Selasa (6/1/2026). (Foto: Ist)
BOGOR, NP — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian dan transparansi waktu. Prinsip ini menjadi fokus Kementerian ATR/BPN dalam percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan.
Hal itu disampaikan Menteri Nusron saat memimpin rapat Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Selasa (6/1/2026). Ia menekankan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai fondasi pelayanan profesional dan akuntabel.
“Kantor kita ini berorientasi pada pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas ketika ada kepastian kapan berkas selesai, dan bisa dilacak sampai di tangan siapa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (7/1/2026). Nusron menambahkan, SOP juga berfungsi sebagai “seni pengamanan diri” agar pelayanan cepat tapi tetap sesuai aturan.
Rapat dihadiri Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Barat, termasuk Bogor, Depok, Cianjur, dan Sukabumi. Para peserta memaparkan berbagai permasalahan di satuan kerja masing-masing dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung pelayanan pertanahan.
Menyoroti Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Menteri Nusron menekankan perlunya penguatan kapasitas SDM, khususnya di Jabodetabek dan Banten, agar pelayanan berjalan profesional, bertanggung jawab, dan berani mengambil keputusan dengan bijak.
Menteri Nusron didampingi Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya; Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, beserta jajaran. (red)
Be First to Comment