Ketua PN Makassar H. Safri Abdullah, S.H., M.H. berkomitmen memperkuat reformasi peradilan.(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – H. Safri Abdullah, S.H., M.H. kembali mengemban amanah sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Makassar Kelas IA Khusus pada 2026. Penugasan tersebut menjadi puncak perjalanan kariernya di lingkungan peradilan, setelah meniti berbagai posisi strategis sejak dikenal sebagai Hakim sekaligus Juru Bicara (Humas) PN Makassar.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (27/7/2026), Safri mengatakan amanah memimpin PN Makassar merupakan tanggung jawab besar karena pengadilan tersebut menangani ribuan perkara dengan tingkat kompleksitas tertinggi di kawasan Indonesia Timur.
“Kepercayaan ini menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, serta komitmen memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat,” ujar Safri.
Nama Safri Abdullah mulai dikenal luas ketika dipercaya menjadi Hakim sekaligus Juru Bicara PN Makassar sekitar 2017. Saat itu, ia menjadi wajah lembaga dalam menyampaikan perkembangan berbagai perkara strategis kepada publik, mulai dari tindak pidana korupsi, sengketa pertanahan, hingga perkara pidana yang menyita perhatian masyarakat.
Pengalaman tersebut, menurut Safri, membentuk pola kepemimpinan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
“Pengadilan tidak hanya dituntut menghasilkan putusan yang berkualitas, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang terbuka sehingga masyarakat memahami proses penegakan hukum secara utuh,” katanya.
Rekam jejak tersebut kemudian mengantarkannya menduduki sejumlah jabatan kepemimpinan di berbagai pengadilan negeri hingga akhirnya kembali dipercaya memimpin PN Makassar, salah satu pengadilan Kelas IA Khusus dengan beban perkara terbesar di Indonesia.
Selain pengalaman di dalam negeri, Safri juga tercatat telah lima kali memperoleh penugasan ke luar negeri. Penugasan terakhir adalah mengikuti program Leadership Education and Development di International Law Enforcement Academy (ILEA), Bangkok, Thailand, pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026 sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan peradilan.
Di bawah kepemimpinannya, PN Makassar terus mendorong transformasi layanan peradilan melalui penguatan sistem e-Court, optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta digitalisasi administrasi perkara untuk mempercepat pelayanan sekaligus mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.
Safri menegaskan penguatan integritas aparatur peradilan menjadi prioritas utama, sejalan dengan upaya Mahkamah Agung mewujudkan badan peradilan yang bersih dan modern.
“Integritas hakim, panitera, maupun aparatur pengadilan adalah fondasi utama penegakan hukum. Karena itu, percepatan penyelesaian perkara, pengawasan internal, dan pelayanan publik yang transparan akan terus menjadi fokus kami,” tegasnya.
Ia juga memastikan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) akan terus didorong pada perkara-perkara yang memenuhi ketentuan hukum, sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan pengalaman panjang di bidang peradilan, ditambah latar belakang sebagai juru bicara yang memahami pentingnya komunikasi publik, Safri dinilai menghadirkan model kepemimpinan yang adaptif, terbuka, dan responsif terhadap dinamika penegakan hukum serta tuntutan reformasi peradilan di Indonesia. (red)
Be First to Comment