Menag Nasaruddin Umar saat mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Rabu (29/7/2026).(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menyentuh sebagian besar santri di Indonesia. Dari total 4.268.848 santri, baru 61.195 orang yang tercatat menerima manfaat program tersebut atau sekitar 1,43 persen.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut kondisi itu harus segera menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, santri merupakan kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, mengingat mayoritas tinggal dan beraktivitas penuh di lingkungan pondok pesantren.
“Angka ini baru sekitar 1,43 persen dari total keseluruhan santri kita. Kelompok santri ini boleh dikatakan sebagai pihak yang paling memerlukan sentuhan program gizi, namun ternyata baru sekitar satu persen yang bisa tersentuh. Ini yang perlu kita dorong bersama,” ujar Nasaruddin dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tata Kelola MBG di Jakarta, Rabu (29/7/2026), dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Kamis (30/7/2026).
Rakortas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tersebut membahas penguatan tata kelola MBG dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta instansi terkait lainnya.
Nasaruddin menyampaikan tiga usulan agar MBG lebih menjangkau lingkungan pesantren. Pertama, memperluas cakupan penerima manfaat bagi santri. Meski sebagian besar pesantren telah memiliki dapur mandiri untuk memenuhi kebutuhan makan santri, menurutnya kualitas pemenuhan gizi tetap perlu diperkuat melalui intervensi pemerintah.
Kedua, Menag mendorong BGN melibatkan ekosistem pesantren dalam rantai pasok MBG. Langkah tersebut dinilai tidak hanya memperkuat ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mendukung kemandirian ekonomi pesantren.
“Terkait supplier bahan makanan untuk program MBG ini, kami mengusulkan agar BGN mungkin bisa memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber bahan baku yang selama ini sudah ada dan dikelola secara mandiri oleh pesantren itu sendiri. Ini tak hanya akan menekan biaya logistik tetapi juga semakin menghidupkan kemandirian ekonomi pesantren,” katanya.
Ketiga, pemerintah perlu menyesuaikan pola distribusi MBG dengan karakteristik kehidupan pesantren, termasuk kebiasaan puasa sunah Senin-Kamis.
“Di pondok pesantren itu ada kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Hal ini tentu kurang sinkron dengan jadwal distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang umumnya diantar pada siang hari. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian jadwal distribusi, misalnya dikirim menjelang waktu berbuka puasa agar makanan yang diterima santri tetap fresh,” jelas Nasaruddin.
Selain perluasan akses, Menag menekankan pentingnya pembenahan data penerima manfaat. Ia menyebut akurasi data menjadi fondasi utama agar program tidak salah sasaran.
“Kalau data kita tepat, saya kira tidak akan sulit mengurai permasalahan. Tetapi kalau datanya tidak valid, pasti akan susah untuk menyelesaikan persoalan di lapangan,” ujarnya.
Nasaruddin memastikan Kementerian Agama siap mempercepat koordinasi dengan pengelola program MBG melalui jaringan pesantren, madrasah, dan kelompok keagamaan lainnya.
“Kemenag akan segera bergerak dan ini akan diselesaikan dalam waktu yang secepatnya, insyaallah. Dengan data yang valid, Kementerian Agama melalui kelompok santrinya, madrasahnya, dan kelompok-kelompok lintas agama lainnya, insyaallah akan lebih praktis untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga pengelola program ini ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah terus melakukan pembenahan sistem MBG agar pelaksanaannya lebih efektif. Salah satu prioritas adalah penyelesaian penataan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dan pemutakhiran data penerima manfaat.
“Dalam waktu dekat, kita targetkan penataan SPPG ini segera rampung, khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS). Pendataan untuk area prioritas penerima manfaat juga harus segera diselesaikan, di mana fokus utama kita menyasar wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T),” kata Zulkifli.
Ia menambahkan, seluruh kementerian dan lembaga terkait telah menyepakati percepatan sinkronisasi data program MBG.
“Paling lambat 5 Agustus mendatang, pemutakhiran data dari seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program MBG ini harus sudah disetorkan. Sinkronisasi data ini adalah prioritas yang harus segera diselesaikan,” tegasnya. (red)
Be First to Comment