Menteri PANRB memimpin penguatan komitmen bersama menuju birokrasi yang lincah dan berdaya saing. (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Pemerintah menegaskan bahwa birokrasi Indonesia harus semakin adaptif dan visioner di tengah gempuran megatren global seperti perubahan iklim, perebutan sumber daya alam, urbanisasi, eksplorasi ruang angkasa, hingga percepatan teknologi. Kelincahan aparatur sipil negara (ASN) menjadi syarat mutlak agar Indonesia mampu menjaga langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Birokrasi Indonesia harus lincah, berpikir jauh ke depan, dan siap meninjau ulang kebijakan. ASN juga harus mampu berpikir lintas batas, mengambil keputusan berbasis bukti, serta bekerja dengan dukungan big data yang terintegrasi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam siaran pers, Rabu (19/11/2025).
Pernyataan itu disampaikan seusai penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengampu Sasaran dan Agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029 di Jakarta, Selasa (18/11).
Fase Baru Reformasi 2025–2045
Indonesia kini memasuki fase baru Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045, fase yang disebut akan menentukan arah transformasi Indonesia menuju negara maju, inovatif, dan berdaya saing global. Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 diproyeksikan menjadi instrumen kunci bagi pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan secara cepat, tepat, dan berdampak.
Selama dua dekade terakhir, reformasi birokrasi telah mencetak sejumlah fondasi penting: penyederhanaan struktur organisasi, transformasi jabatan fungsional, penguatan akuntabilitas melalui SAKIP, konsolidasi layanan publik, serta peningkatan kapabilitas digital lewat implementasi SPBE yang kini sudah diterapkan di 91 persen kementerian/lembaga.
Menurut Rini, capaian tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar wacana, melainkan “investasi strategis” yang memberikan manfaat nyata. Namun, memasuki periode desain besar reformasi, ia menekankan perlunya perubahan dari pola business as usual menuju transformative governance yang menuntut integrasi lintas sektor dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
Komitmen Kolektif di Tingkat Meso
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menyampaikan bahwa lima dokumen kesepakatan bersama telah disusun dan disepakati seluruh kementerian/lembaga pengampu sasaran dan agenda reformasi birokrasi tingkat meso. Dokumen-dokumen tersebut mencerminkan lima arah besar reformasi birokrasi 2025–2029.
Erwan menegaskan, dokumen itu bukan sekadar formalitas, tetapi wujud tata kelola kolaboratif yang menjadi dasar orkestrasi reformasi birokrasi nasional. Komitmen kolektif itu, lanjutnya, menunjukkan soliditas antarkementerian/lembaga dan membuka ruang keterlibatan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemerintah daerah.
“Penandatanganan ini meneguhkan bahwa Reformasi Birokrasi Nasional bukan lagi agenda sektoral, melainkan agenda nasional bersama,” ujarnya. Reformasi tersebut, kata Erwan, mengarah pada terwujudnya birokrasi yang lincah, berintegritas, dan melayani untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Menutup arahannya, Menteri Rini menyerukan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. “Apa yang kita kerjakan bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” katanya. (red)
Be First to Comment