Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.(Ist)
PALEMBANG, NP – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya memahami filosofi dasar pertanahan agar pengelolaan tanah di Indonesia berjalan sinergis dan berkeadilan. Pernyataan ini disampaikannya pada Kamis (09/10/2025) di hadapan para bupati dan wali kota se-Sumatra Selatan dalam Rapat Koordinasi di Kota Palembang.
Nusron menjelaskan ada empat pilar utama filosofi pertanahan, yakni *land tenure* (keabsahan dan legalisasi tanah), *land value* (nilai tanah), *land use* (pemanfaatan tanah sesuai tata ruang), dan *land development* (pengembangan tanah di masa depan).
Menurut Nusron, *land tenure* tidak hanya menjadi tanggung jawab ATR/BPN, tetapi juga pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kecamatan. “BPN tidak mungkin menerbitkan sertipikat tanpa ada surat hukum dari kepala desa dan dari kecamatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).
Pilar kedua, *land value*, harus mengatur nilai tanah secara proporsional antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Zona Nilai Tanah (ZNT) agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Pilar ketiga, *land use*, mengacu pada pemanfaatan tanah sesuai peruntukan dalam kebijakan tata ruang. Sementara itu, *land development* berkaitan dengan arah pengembangan tanah untuk sektor pariwisata, infrastruktur, dan kebutuhan strategis lainnya.
“Ini satu kesatuan, Pak/Bu, supaya kita semua filosofinya nyambung, dari hulu sampai hilir,” tutur Menteri Nusron.
Dengan pemahaman yang sama atas keempat pilar tersebut, Nusron berharap pengelolaan pertanahan di daerah menjadi lebih terpadu, mencegah tumpang tindih kebijakan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Dalam rakor tersebut, Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Asnawati; serta jajaran lainnya. Hadir pula Gubernur Sumatera Selatan, serta para bupati dan wali kota se-Sumatra Selatan.(red)
Be First to Comment