Menteri Nusron Wahid melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran ATR/BPN Triwulan I 2026 dalam Raker dan RDP bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen. (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 hingga akhir Maret (Triwulan I) dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Dalam paparannya, Menteri Nusron menyampaikan optimisme terhadap capaian kinerja kementeriannya sepanjang tahun ini. Hingga akhir Triwulan I, realisasi anggaran tercatat mencapai 20,10 persen.
“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujar Nusron dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II, Nusron juga memaparkan progres pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Sejumlah kegiatan menunjukkan perkembangan signifikan, antara lain pengukuran bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kegiatan yang berada dalam tahap persiapan. Menurutnya, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh hambatan, melainkan proses penyiapan teknis dan administratif agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
“Kami memastikan bahwa kegiatan yang belum terealisasi saat ini bukan mengalami hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Nusron menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, khususnya Komisi II DPR RI, dalam mengawal percepatan program kementerian.
“Kami berharap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dapat terus dipercepat, serta mendapat dukungan dan pendampingan dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengingatkan agar pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya terus dioptimalkan dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Kami jajaran Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan belanja sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam rapat tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (red)
Be First to Comment