JAKARTA, NP – Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., mengingatkan seluruh aparatur peradilan agar bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak terlibat dalam politik praktis. Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas, independensi, dan marwah lembaga peradilan di tengah dinamika informasi dan berbagai isu yang berkembang di ruang publik.
Pesan tersebut disampaikan Sunarto dalam sambutan dan arahan pada pembukaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 di Hotel InterContinental, Bandung, Minggu (15/11/2026).
Dalam arahannya, Sunarto menekankan bahwa aparatur peradilan harus mampu menempatkan diri secara proporsional ketika menggunakan media sosial. Setiap pernyataan maupun komentar pribadi perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap kepentingan politik tertentu.
“Kita perlu menyadari bahwa tidak semua isu yang berkembang harus kita tanggapi. Terlebih dengan menyampaikan komentar atau pandangan pribadi yang berpotensi ditafsirkan sebagai keberpihakan politik,” tegas Sunarto dalam keterangan pers, Senin (16/11/2026).
Lebih lanjut, Sunarto menegaskan bahwa seluruh aparatur lembaga yudikatif harus senantiasa berpegang pada prinsip independensi, imparsialitas, dan netralitas dalam menjalankan tugas maupun kehidupan bermasyarakat.
Menurutnya, kehati-hatian dalam bermedia sosial bukan sekadar persoalan etika berkomunikasi, melainkan bagian dari tanggung jawab aparatur peradilan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
“Berhati-hati dalam bermedia sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab sebagai aparatur peradilan. Mari kita tempatkan diri secara proporsional dan tidak terlibat dalam polemik politik praktis,” tambahnya.
Melalui arahan tersebut, Ketua MA berharap seluruh aparatur peradilan dapat menjaga sikap, perilaku, dan integritas, termasuk dalam aktivitas di ruang digital, sehingga independensi dan kehormatan lembaga peradilan tetap terpelihara. (red)







Be First to Comment