Kementerian PANRB Perkuat Zona Integritas untuk Perangi Korupsi

Suasana penuh semangat di Kementerian PANRB dalam memperkuat birokrasi berintegritas melalui pengembangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.(Ist)

JAKARTA, NP – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang kuat, kompeten, dan berintegritas melalui pengembangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menuturkan, pembangunan ZI menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas birokrasi serta sebagai upaya pemberantasan korupsi di lingkungan instansi pemerintah. “Zona integritas menjadi pilot project reformasi birokrasi di unit-unit pelayanan strategis, wajah baru birokrasi yang profesional, transparan, dan melayani,” kata Purwadi, Kamis (23/10), saat bertemu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

Menurut Purwadi, pembangunan ZI sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya, terutama di tengah tuntutan era digital yang membutuhkan kecepatan dan akuntabilitas tinggi. Predikat WBK/WBBM diberikan kepada unit kerja yang menunjukkan komitmen kuat melakukan perubahan sistematis dan berkelanjutan.

Perbaikan yang diupayakan meliputi budaya kerja, manajemen sumber daya manusia, proses bisnis, pengawasan internal, transparansi, serta peningkatan kualitas layanan publik. Kementerian PANRB juga mendorong program One Local Government One ZI (OLGOZI), yang mewajibkan setiap pemerintah daerah memiliki minimal satu unit kerja berpredikat ZI.

Selain OLGOZI, Kementerian PANRB turut menginisiasi pelaksanaan WBK Mandiri di 19 kementerian/lembaga dan lima pemerintah provinsi. Inisiatif ini diharapkan mempercepat dan memperluas implementasi Zona Integritas di seluruh Indonesia.

“Semakin banyak unit kerja berpredikat WBK/WBBM, semakin kuat budaya birokrasi yang bersih dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Komitmen ini harus menjadi semangat bersama, dari pimpinan hingga seluruh jajaran,” ujar Purwadi.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyambut positif berbagai terobosan tersebut dan berharap kolaborasi antara KPK dan Kementerian PANRB semakin erat untuk menjamin keberhasilan pemberantasan korupsi dan penegakan integritas di instansi pemerintah.

“Pemberantasan korupsi dan penegakan integritas memerlukan kolaborasi dan komitmen kuat agar bisa benar-benar menumbuhkan perubahan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat luas,” tegas Setyo.(red)