Pembukaan Gerakan Kesejahtetaan Sosial Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) 2026, Minggu (11/1/2026). DNIKS mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2026 memprioritaskan program keadilan sosial, kesejahteraan sosial melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi, penyiapan lapangan kerja, membiayai seluruh usaha sektor UMKM. (Foto: DNIKS)
JAKARTA, NP- Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) mendorong pemerintah di tahun 2026 lebih memprioritaskan program keadilan sosial, kesejahteraan sosial melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi, penyiapan lapangan kerja, membiayai seluruh usaha sektor UMKM dan lain-lain.
Selain itu, lembaga independen yang menjadi mitra strategis Kementerian Sosial (Kemensos) ini juga meminta pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan seluruh hak-hak penyandang disabilitas.
“Keadilan sosial, kesejahteraan sosisal terutama untuk rakyat prasejahtera dan penyandang disabilitas, adalah tanggungjawab konstitusional yang paling pokok,” kata Ketua umum DNIKS, A Effendy Choirie dalam acara Pembukaan Gerakan Kesejahtetaan Sosial DNIKS 2026, Minggu (11/1/2026).
Pada momentum tersebut diadakan pula Khataman Al Qur’an dan Bershalawat yang dibacakan para Pengurus Keluarga Santri dan Alumni Pondok Pesantren Langitan (Kesan).
Setelah itu, dilanjutkan dengan agenda rapat Pleno DNIKS yang membahas dan memutuskan reposisi kepengurusan DNIKS agar lebih dinamis. Dalam rapat juga disampaikan berbagai perubahan dan perkembangan kondisi markas DNIKS serta pemenuhan sarana dan prasarananya.
Dalam paparannya, Gus Choi-sapaan akrab A. Effendy Choirie, menekankan tentang pentingnya persatuan nasional. Sebab persatuan nasional merupakan prinsip sangat penting sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
Selain persatuan nasional, menurut Gus Choi, yang tidak kalah pentig adalah keadilan sosial, juga kesejahteraan sosial terutama terkait dengan kondisi ekonomi rakyat miskin, prasejahtera dan rakyat penyandang disabilitas.
“Maha penting. Mengabaikan program kessos itu, haram hukumnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Gus Choi, untuk menjadikan kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan sosial menjadi program prioritas, maka pemerintah perlu mengajak kolaborasi dengan para pengusaha baik BUMN maupun swasta.
“Tahun 2026 menuntut keberanian negara dan masyarakat untuk menjawab tantangan-tantangan struktural yang selama ini menghambat terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan,” paparnya.
Lebih jauh Gus Choi menjelaskan bahwa pemenuhan kesejahteraan sosial bukanlah semata sekadar terpenuhinya pertumbuhan ekonomi, melainkan terpenuhinya juga jaminan atas pemenuhan hak dasar warga negara: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, perlindungan sosial, serta rasa aman dan bermartabat.
“Tahun 2026 bukan sekadar pergantian kalender, melainkan momentum refleksi dan koreksi arah pembangunan kesejahteraan sosial Indonesia. Tantangan yang ada memang kompleks, namun bukan alasan untuk pesimistis,” imbuhnya.
Dengan keberpihakan negara, partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan solidaritas sosial, kesejahteraan bukanlah utopia, melainkan tujuan yang dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kesejahteraan sosial adalah amanat konstitusi, tanggung jawab moral, dan ukuran sejati keberhasilan sebuah bangsa,” tegas Gus Choi.(har)
Be First to Comment