JAKARTA, NP- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Jawaban pemerintah disampaikan Sri Mulyani mengenai sejumlah tantangan dan persoalan yang akan dihadapi dalam RAPBN 2024 mendatang antara lain asumsi pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi, optimalisasi pendapatan negara, dan peningkatan kualitas belanja.
Menkeu menegaskan pemerintah sepakat dengan semua Fraksi DPR untuk memperkuat efektivitas kebijakan fiskal di tahun depan. “Kami sepakat dengan semua Fraksi DPR mengenai pentingnya untuk menguatkan kebijakan APBN sebagai instrumen di dalam melindungi ekonomi dan rakyat di dalam menghadapi ketidakpastian global”, ujar Sri Mulyani.
Secara umum, Sri Mulyani menjawab pandangan fraksi-fraksi DPR RI dalam empat kelompok besar. Pertama mengenai perekonomian global dan domestik terkait tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang masih relatif tinggi. Kedua, terkait pendapatan negara. Ketiga, mengenai belanja negara, dan keempat mengenai defisit pembiayaan anggaran dan risiko fiskal.
Pada bagian pertama, Sri Mulyani menjawab pandangan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Demokrat (FPD), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang menekankan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang masih relatif tinggi.
“Dapat kami sampaikan bahwa meskipun TPT masih tinggi, tetapi terlihat tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Hal ini menggambarkan kondisi penguatan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional yang berdampak positif terhadap kinerja penurunan tingkat pengangguran,” tutur Sri Mulyani.
Pada bagian kedua jawaban Sri Mulyani terkait pendapatan negara yang disoal sejumlah fraksi antara lain Fraksi Partai Gerindra, FPKB dan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN). Menurutnya, pemerintah akan berupaya untuk menjaga tren pencapaian target penerimaan pajak tahun ke tahun.
Dalam hal ini, sambung dia, pemerintah sepakat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Gerindra, FPKB dan FPKS yang menekankan peningkatan rasio perpajakan perlu memperhatikan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan dan penguatan transformasi ekonomi.
“Pemerintah berupaya untuk mempertahankan rasio perpajakan double digit, meskipun diperkirakan relatif masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022,” ucap Sri Mulyani.
Lebih jauh, Sri Mulyani mengatakan pemerintah sependapat dengan FPKB, FPD, FPKS, FPAN, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) bahwa pendapatan negara melalui BUMN harus selalu dioptimalkan dan tata kelola BUMN penerima PMN harus terus ditingkatkan. Perbaikan dan penyehatan kinerja keuangan BUMN adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi optimalisasi pendapatan negara dari BUMN.
Mengenai belanja negara di bagian ketiga jawaban Sri Mulyani, menyampaikan bahwa pemerintah sependapat dengan pemandangan dari FPDIP, Fraksi Partai Gerindra, FPKB, FPD, dan FPKS bahwa sejak tahun 2019 pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan belanja negara yang berkualitas.
“Rancangan APBN tahun 2024 disusun untuk dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan/proyek yang bersifat produktif guna mendorong percepatan, pemulihan dan sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Tak hanya itu, Sri Mulyani menegaskan pemerintah sependapat belanja negara yang diminta dan didorong fraksi-fraksi DPR agar menggunakan produk dalam negeri. Juga APBN yang digunakan sebagai shock absorber dan beberapa hal lainnya.
“Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar Pemerintah meningkatkan kontribusi belanja Pemerintah terhadap perekonomian, serta meningkatkan kualitas dan kinerja belanja dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah senantiasa berupaya agar belanja Pemerintah dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terus berupaya untuk memperbaiki kinerja belanja Pemerintah,” sebut Sri Mulyani.
Pada bagian keempat jawaban Sri Mulyani membahas mengenai defisit pembiayaan anggaran dan risiko fiskal. Beberapa yang menjadi perhatian banyak fraksi adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL), rasio utang, pembiayaan utang hingga Penyertaan Modal Negara pada BUMN.
“Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Golongan Karya (FPG), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, dalam hal pembiayaan lainnya yang salah satunya bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) perlu dimanfaatkan secara optimal dan dapat diarahkan untuk menciptakan value creation yang tinggi,” tegas Sri Mulyani.
APBN 2022 Dirasakan Masyarakat
Selain menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2024, Meneku Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan Fraksi-Fraksi DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.
Sri Mulyani menyatakan dari total belanja negara tahun 2022 sebesar Rp3.096,3 triliun, sebagian manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu diwujudkan melalui beragam program pemerintah. Yaitu Program Keluarga Harapan bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan realisasi Rp28,55 T.
Kemudian pemberian subsidi listrik sebesar Rp56,13 T kepada 38,98 juta pelanggan, subsidi LPG 3kg sebanyak 7,8 juta metrik ton sebesar Rp100,39 T, subsidi dan kompensasi BBM mencapai Rp322,4 T atau sebanyak 65,2 juta kilo liter.
Lalu pemberian beasiswa PIP dengan realisasi Rp11,14 T kepada 20,1 juta siswa, dan program prakerja bagi 5 juta pekerja sebesar Rp16,36 T.
Di bidang kesehatan, antara lain untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN sebanyak 96,7 juta jiwa sebesar Rp43,73. Sementara di bidang infrastruktur antara lain dengan pembangunan jalan strategis sepanjang 1.435 km dengan nilai investasi Rp7,73 T, dan pembangunan jembatan sepanjang 12,4 km senilai Rp2,03 T.
“Pemerintah terus mengawal penyerapan belanja agar lebih merata dan berkualitas, mengukur indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Pemerintah melakukan monitoring evaluasi belanja baik di tingkat pusat dan daerah melalui forum evaluasi pelaksanaan anggaran,” ungkap Menkeu Sri Mulyani.(dito)
Be First to Comment