Kebersamaan pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pengembangan peternakan terintegrasi di Kabupaten Bima, NTB.(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Kementerian Pertanian mempercepat pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai upaya memperkuat produksi unggas nasional sekaligus membuka peluang usaha baru bagi pelaku subsektor peternakan.
Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat menghadirkan ekosistem peternakan terintegrasi, mulai dari pembibitan, pakan, hingga pengolahan, sehingga menciptakan nilai tambah serta memperluas peluang ekonomi di daerah.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan bahwa program HAT dirancang untuk mewujudkan sistem produksi yang efisien dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Makmun dalam rapat koordinasi di Kabupaten Bima, Jumat (1/5/2026).
“Program HAT ini kami dorong sebagai model pengembangan peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, memperkuat rantai pasok, dan memberikan nilai tambah bagi daerah,” ujar Makmun dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Selasa (5/5/2026).
Ia menambahkan, Kementerian Pertanian terus memperkuat pemahaman bersama dengan pemerintah daerah terkait skema pemanfaatan lahan dan implementasi program agar dapat berjalan cepat dan tepat.
“Melalui sinergi pusat dan daerah, kami ingin memastikan program ini tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas,” katanya.
Hasil survei menunjukkan sejumlah lokasi di Pulau Sumbawa memiliki potensi kuat untuk pengembangan kawasan peternakan terintegrasi. Di Kabupaten Bima, empat lokasi untuk breeding parent stock (PS) dan satu lokasi pabrik pakan dinilai memenuhi persyaratan teknis.
Bupati Bima Ady Mahyudi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan program tersebut.
“Kami sangat mendukung pelaksanaan program HAT di Kabupaten Bima dan siap mempercepat implementasinya, termasuk dalam penyediaan lahan dan fasilitasi perizinan,” ujarnya di Rumah Dinas Bupati Bima.
Sementara itu, Wakil Bupati Bima Irfan Zubaedy menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak agar implementasi program berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal.
“Dengan langkah terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, BUMD, dan pelaku usaha lokal, diharapkan peternak tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem usaha yang kuat dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi hasil survei lahan.
Dalam tahap awal, rencananya akan dibangun dua unit farm PS broiler dengan populasi sekitar 60.000 ekor yang tersebar di dua lokasi di Pulau Sumbawa. Selain itu, akan dikembangkan unit hatchery untuk mendukung produksi bibit unggas secara berkelanjutan.
Pengembangan ini juga memiliki potensi pasar luas, tidak hanya untuk kebutuhan NTB, tetapi juga hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Leste.
Hasil peninjauan di Kabupaten Sumbawa dan Dompu menunjukkan kesiapan awal pengembangan kawasan HAT, meski masih dalam tahap pendalaman teknis dan skema pemanfaatan agar dapat diimplementasikan secara optimal.
Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah juga mendorong skema pemanfaatan lahan yang optimal, termasuk melalui pola kerja sama yang memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat bagi daerah.
Dengan percepatan ini, Kementerian Pertanian berharap Hilirisasi Ayam Terintegrasi tidak hanya memperkuat produksi unggas nasional, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah serta meningkatkan daya saing subsektor peternakan Indonesia secara berkelanjutan. (red)
Be First to Comment